DPR: Waspadai Agenda Tersembunyi Pasca MoU

Jakarta - Penandatangan perjanjian damai pemerintah RI - GAM baru berumur satu hari. Namun DPR sudah mewanti-wanti pemerintah agar mewaspadai adanya agenda tersembunyi di balik penandatanganan tersebut."Aceh selama ini adalah domain masalah domestik Indonesia. Kami meminta pemerintah mewaspadai kemungkinan adanya agenda tersembunyi dari pihak-pihak lain pasca penandatanganan MOU," kata Ketua DPR Agung Laksono dalam pidato pengantar masa sidang DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/8/2005). Acara itu dihadiri oleh Presiden SBY dan jajarannya. Lebih lanjut Agung mengungkapkan, DPR mengharapkan momentum penandatanganan ini menjadi hari bersejarah karena rakyat Aceh akan memasuki babak baru.Selain menyinggung soal penandatanganan perjanjian damai yang baru saja dilaksanakan, DPR mengaku prihatin dengan adanya kelambanan dalam penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pascabencana tsunami. "Untuk itu dewan mengharapkan agar penanganan bisa dipacu dan dilakukan dengan transparan," tambah Agung.Dalam pidatonya, Agung juga menyinggung masalah pemilihan kepala daerah yang berlangsung di berbagai daerah. Menurut Agung, perlu ada pembenahan lebih lanjut agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan lebih baik. Pembenahan perlu dilakukan, baik aspek legal struktural sampai ke detail aspek teknis.Soal hubungan luar negeri juga tak lepas dari pantauan DPR. Dalam pidatonya, Agung mendesak pemerintah mengembangkan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain, terutama dalam peningkatan kerjasama di bidang ekonomi. Hal ini untuk mendorong masuknya investasi asing dan perkembangan ekonomi nasional yang belum memuaskan. "Dewan berharap kunjungan presiden bisa membawa hasil yang positif," ujar Agung. (jon/)