Izin Dicabut Anies, Begini Perjalanan Panjang Reklamasi di Jakarta

ADVERTISEMENT

Izin Dicabut Anies, Begini Perjalanan Panjang Reklamasi di Jakarta

Bagus Prihantoro Nugroho, Indra Komara - detikNews
Rabu, 26 Sep 2018 21:35 WIB
Ilustrasi pembangunan pulau reklamasi. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut izin 13 pulau reklamasi. Sebelum akhirnya dicabut izinnya, perjalanan reklamasi di Teluk Jakarta melalui jalan panjang sejak era Presiden ke-2 RI Soeharto.

Aturan tentang reklamasi Teluk Jakarta pertama kali diterbitkan oleh Presiden Soeharto dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk mendukung keputusan presiden tersebut, lahirlah Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 1995.



Berdasarkan catatan detikcom, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan enam perusahaan swasta lewat pelelangan tender melakukan reklamasi di Teluk Jakarta, yaitu PT BME, PT THI, PT MKY, PT PJA, PT JP, dan PT Pel II. Keenam perusahaan tersebut kemudian melakukan amdal.

Namun, dalam perjalanannya, pembangunan reklamasi terhenti di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui kajian Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2003, lahirlah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup meminta agar amdal disempurnakan. Rupanya amdal belum dapat diterima dan reklamasi tidak dapat dilaksanakan sampai dinyatakan layak.

Singkat cerita, keenam perusahaan tersebut menggugat Kementerian Lingkungan Hidup ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT.

Meski sempat mendapat penolakan aktivis pencinta lingkungan, gugatan keenam perusahaan itu dikabulkan oleh PTUN. Tetapi kemudian pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada 2010, Kementerian Lingkungan Hidup mengalahkan keenam perusahaan tersebut.

Pada 2011, MA kembali mengeluarkan putusan pada tingkat peninjauan kembali. Kali ini Kementerian LH kalah sehingga reklamasi dinyatakan legal. Putusan itu bernomor 12/PK/TUN/2011.

Pada 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.



Pada 19 September 2012 atau sebulan sebelum Gubernur DKI terpilih Joko Widodo dilantik, Gubernur Fauzi Bowo (Foke) menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di dalam Pergub tersebut diatur 43 pasal terkait reklamasi pantai.

Pada masa kepemimpinan sudah terbit sejumlah izin pelaksanaan dan prinsip reklamasi, yakni Pulau 2A (izin pelaksanaan) pada Agustus 2010, Persetujuan Prinsip Pulau A dan B pada 21 September 2012, Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 1 dan Pulau 2B pada 21 September 2012, Izin Prinsip Reklamasi Pulau O pada 21 September 2012, Izin Prinsip Reklamasi Pulau M pada 21 September 2012, Izin Prinsip Reklamasi Pulau L pada 21 September 2012, Izin Prinsip Reklamasi Pulau J bernomor 1276/-1.794.2, dan Izin Prinsip Reklamasi Pulau I.

Pada saat Joko Widodo (Jokowi) jadi Gubernur DKI Jakarta, tak ada izin reklamasi yang dikeluarkan. Kemudian saat Jokowi digantikan oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tercatat ada empat izin yang dikeluarkan terkait reklamasi, yakni untuk Pulau G, F, I, dan K.

Empat keputusan gubernur tersebut dibuat pertama kali pada 23 Desember 2014. Setelah itu, dua keputusan diterbitkan pada 22 Oktober 2015 dan keputusan terakhir pada 17 November 2015.

Pada 18 April 2016, Menko Maritim Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi terkait reklamasi Teluk Jakarta. Rapat itu dihadiri oleh Ahok, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat tersebut memutuskan reklamasi dihentikan sementara alias moratorium.

"Kami meminta untuk sementara menghentikan, moratorium proyek reklamasi, sampai disusun aturan hukum yang jelas," kata Rizal dalam konferensi pers.

Posisi Rizal di Menko Maritim kemudian digantikan oleh Luhut Pandjaitan, yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam, pada Juli 2016. Setahun kemudian, Luhut mencabut moratorium reklamasi atau beberapa pekan sebelum Anies Baswedan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Isu Pulau Reklamasi kembali jadi polemik. Anies dan Wagub Sandiaga menegaskan komitmen mereka yang akan menyetop reklamasi.

Hingga akhirnya pada Juni 2018, Anies menyegel Pulau D. Tetapi bukan kali pertama itu Pulau D disegel, Ahok pun pernah menyegel pulau itu karena menyalahi aturan.

Penyegelan Pulau D oleh Anies.Penyegelan Pulau D oleh Anies. (Eva Safitri/detikcom)

Setelah menyegel Pulau D, Anies menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta. Pergub itu ditetapkan Anies pada 4 Juni 2018 lalu. Pergub ini diundangkan pada 7 Juni 2018, diteken Sekda DKI Saefullah.

Terbitnya pergub tersebut lantas mengundang tanya soal komitmen Anies menghentikan reklamasi. Banyak yang berpendapat, BKP Pantura Jakarta dibentuk untuk melanjutkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

Kini Anies benar-benar mencabut 13 izin reklamasi. Dia menegaskan pembangunan reklamasi tak akan dilanjutkan.

"Sebanyak 13 pulau yang sudah dapat ijin lakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan, bahwa kegiatan reklamasi dihentikan," tutur Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018). (bag/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT