"Jika KPU merasa perlu, maka kami akan tanda tangan," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada detikcom, Selasa (25/9/2018) malam.
Namun, Ferdinand mengaku tidak masalah bila KPU tidak mewajibkan PD untuk menandatangani komitmen kampanye damai tersebut. Dia menegaskan tanpa deklarasi pun PD komitmen untuk melaksanakan kampanye damai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Ferdinand mengatakan akan tidak ada gunanya meski sudah menandatangani tapi tetap melanggar aturan dan tidak damai. Dia menilai lebih baik tidak menandatangani komitmen tersebut yang terpenting tetap berkampanye damai.
"Prinsipnya adalah, lebih baik tidak tanda tangan tapi damai dan ikut aturan, daripada tanda tangan tapi melanggar aturan dan tidak damai," sebutnya.
Sebagaimana diketahui, SBY dan partainya walk out dari acara deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang digelar di Monas, Jakpus, Minggu (23/9). Dampaknya dari WO dari karnaval kampanye damai ini, Demokrat tak ikut meneken komitmen kampanye damai.
Tonton juga 'SBY WO di Kampanye Damai, Prabowo: Saya Agak Santai':
(ibh/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini