DetikNews
Rabu 26 September 2018, 06:04 WIB

Jawaban-jawaban KPU Soal WO SBY di Deklarasi Kampanye Damai

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jawaban-jawaban KPU Soal WO SBY di Deklarasi Kampanye Damai SBY WO di acara deklarasi kampanye damai/ Foto: Fida/detikcom
Jakarta - Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melayangkan protes kepada KPU seiring adanya aksi walk out (WO) Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara kampanye damai di Monas. Menurut AHY, SBY menggunakan haknya karena melihat ada banyak pelanggaran saat acara itu.



AHY menyebut ada sejumlah kejanggalan saat deklarasi kampanye damai di Monas pada Minggu (23/9). Salah satunya terkait kampanye yang dilakukan Projo.

KPU merespons protes Demokrat terkait aksi WO SBY itu. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan kegiatan Projo mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf Amin saat deklarasi kampanye damai di Monas, Minggu (23/9), sah, karena sudah masuk masa kampanye.

"Tanggal 23 September kan memang sudah kampanye. Ya, boleh (mengkampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres), wong UU-nya memperbolehkan, kok," kata Wahyu di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Selasa (25/9)



Wahyu juga menyebut alasan SBY walk out dari acara tersebut belum jelas. Wahyu menambahkan jika hanya karena Projo meneriakkan jargon 'Jokowi dua periode', itu bukan alasan yang kuat.

"Saya juga tidak memahami, karena sampai sekarang belum ada laporan yang dimaksud ungkapan provokatif itu seperti apa," ujar Wahyu.



KPU juga mengatakan memberi keistimewaan kepada SBY saat deklarasi kampanye damai itu. Menurut Wahyu, keistimewaan diberikan untuk menghormati Ketum PD SBY yang merupakan Presiden ke-6 RI itu.

Keistimewaan ini terkait urutan karnaval partai peserta Pemilu 2019 saat kampanye damai. Jika merujuk pada nomor partai, semestinya Demokrat, sambung Wahyu, berada di urutan ke-14 saat karnaval.

"Kalau kita tidak menghormati beliau sebagai presiden ke-6, partai beliau kan nomor 14, berarti urut-urutan karnavalnya mestinya beliau nomor 14," terangnya.

Namun, karena rasa hormat kepada SBY, KPU secara sengaja mengubah urutan karnaval. Urutan karnaval PD, yang semestinya ke-14, diubah menjadi ke-3, di belakang pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

"Tapi karena beliau ketum partai yang sekaligus presiden ke-6, kita hormati urutannya. Beliau urutan ketiga, setelah rombongan capres 01, cawapres 01, capres 02, dan cawapres 02. Itu bentuk kita menghormati Pak SBY sebagai ketum partai sekaligus presiden ke-6," papar Wahyu.

"Ini fakta yang tidak terbantahkan bahwa kami menghormati beliau, istimewa, karena beliau Presiden ke-6 RI," imbuhnya.

Wahyu bersyukur tak satu pun partai memprotes keputusan KPU mengubah urutan karnaval. Sekali lagi, Wahyu menyebut keputusan itu merupakan bukti hormat kepada SBY.


Simak Juga 'Beda Pandangan Gerindra-PPP soal Walkout SBY di Kampanye Damai':

[Gambas:Video 20detik]


(ibh/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed