Selasa 25 September 2018, 20:10 WIB
Rommy soal SBY WO: Atribut Demokrat Bertebaran di Kampanye Damai
Romahurmuziy (Foto: dok. PPP)
Jakarta -
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengaku menyaksikan detik-detik Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum walk out di deklarasi kampanye damai. Rommy mengatakan atribut Demokrat juga bertebaran di acara tersebut.
"Saya jujur kaget karena beliau tiba-tiba walk out karena tanda-tanda untuk walk out tidak terlihat sepanjang awal acara. Saya melihatnya lebih karena pengaturan protokol yang barangkali dianggap tidak sepatutnya untuk seorang mantan presiden. Karena kalau alasannya adalah keberadaan atribut, atribut Partai Demokrat bertebaran juga di sana. Cuma memang tidak semeriah partai lain," kata Rommy di kantornya, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
Dia mengatakan atribut Demokrat juga ada di lokasi, tetapi tidak sebanyak partai lain. Rommy mengakui PPP juga membawa atribut partai dalam acara tersebut meski tidak terlalu banyak.
"Barangkali ini yang kemudian juga menjadikan kekecewaan. Tetapi, kalau memang alasannya betul-betul semata atribut, saya juga melihat karena saya ada di lokasi, atribut Partai Demokrat bertebaran banyak di sana, meskipun tidak semeriah yang ditampilkan oleh PPP, tidak semeriah partai lain juga," imbuhnya.
Menurut Rommy, justru terdapat kekurangan terkait protokol bagi mantan presiden dalam acara kampanye damai itu.
"Tetapi kemudian kalau persoalannya adalah protokol, saya memang memberikan catatan khusus kepada persoalan ini karena, apa pun, Pak SBY sebagai ketum, bersama Ibu Mega adalah dua di antara 16 ketum parpol yang pernah menjadi presiden. Semestinya ada protokol yang lebih memberikan tempat kepada Pak SBY berbeda dengan kita-kita ketum parpol yang memang belum pernah jadi presiden," ujarnya.
Sebelumnya, AHY berbicara tentang sejumlah kejanggalan saat deklarasi kampanye damai di Monas pada Minggu (23/9). Salah satunya terkait kampanye yang dilakukan Projo.
"Pak SBY menggunakan haknya juga untuk meninggalkan acara lebih dulu karena kita semua melihat bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dan sudah diatur oleh KPU," kata AHY, Senin (24/9).
"Termasuk dilarang menggunakan atribut-atribut partai, termasuk mengkampanyekan secara spesifik, karena itu adalah kampanye damai. Dan atribut itu dibagikan, disiapkan oleh KPU, yang kecil-kecil itu," sambung AHY.
(yld/fdn)
"Saya jujur kaget karena beliau tiba-tiba walk out karena tanda-tanda untuk walk out tidak terlihat sepanjang awal acara. Saya melihatnya lebih karena pengaturan protokol yang barangkali dianggap tidak sepatutnya untuk seorang mantan presiden. Karena kalau alasannya adalah keberadaan atribut, atribut Partai Demokrat bertebaran juga di sana. Cuma memang tidak semeriah partai lain," kata Rommy di kantornya, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
Dia mengatakan atribut Demokrat juga ada di lokasi, tetapi tidak sebanyak partai lain. Rommy mengakui PPP juga membawa atribut partai dalam acara tersebut meski tidak terlalu banyak.
"Barangkali ini yang kemudian juga menjadikan kekecewaan. Tetapi, kalau memang alasannya betul-betul semata atribut, saya juga melihat karena saya ada di lokasi, atribut Partai Demokrat bertebaran banyak di sana, meskipun tidak semeriah yang ditampilkan oleh PPP, tidak semeriah partai lain juga," imbuhnya.
Menurut Rommy, justru terdapat kekurangan terkait protokol bagi mantan presiden dalam acara kampanye damai itu.
"Tetapi kemudian kalau persoalannya adalah protokol, saya memang memberikan catatan khusus kepada persoalan ini karena, apa pun, Pak SBY sebagai ketum, bersama Ibu Mega adalah dua di antara 16 ketum parpol yang pernah menjadi presiden. Semestinya ada protokol yang lebih memberikan tempat kepada Pak SBY berbeda dengan kita-kita ketum parpol yang memang belum pernah jadi presiden," ujarnya.
Sebelumnya, AHY berbicara tentang sejumlah kejanggalan saat deklarasi kampanye damai di Monas pada Minggu (23/9). Salah satunya terkait kampanye yang dilakukan Projo.
"Pak SBY menggunakan haknya juga untuk meninggalkan acara lebih dulu karena kita semua melihat bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dan sudah diatur oleh KPU," kata AHY, Senin (24/9).
"Termasuk dilarang menggunakan atribut-atribut partai, termasuk mengkampanyekan secara spesifik, karena itu adalah kampanye damai. Dan atribut itu dibagikan, disiapkan oleh KPU, yang kecil-kecil itu," sambung AHY.
(yld/fdn)
