Libatkan Negara Asing, Pemerintah Diminta Hati-hati Tangani Aceh

Jakarta - Pemerintah diminta agar lebih berhati-hati menangani penyelesaian Aceh dengan melibatkan negara-negara asing dalam Aceh Monitoring Mission (AMM). Sebab bila tidak hati-hati bisa terjadi internasionalisasi masalah Aceh.Permintaan ini disampaikan Ketua umum PBNU Hasyi Muzadi dan Ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai menerima Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Lynn B. Pascoe di kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Senin (15/8/2005)."NU gampang saja. Penyelesaian damai itu sangat terpuji asal dalam kerangka NKRI. Jangan membiarkan embrio yang kemudian mengarah kepada independensi. Karena masalah Aceh itu tidak hanya urusan pemerintah dan region Aceh," kata Hasyim.Tapi, lanjut Hasyim, proses perundingan RI-GAM sudah melibatkan unsur internasional maka perlu kehati-hatian. Sebab dalam pengalaman sejarah tidak ada negara asing ramai-ramai ke suatu negara untuk kepentingan negara yang didatangi. "Pemerintah tentunya tidak mau ini dikatakan internasionalisasi. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa saja terjadi internasionalisasi itu. Kalau tim monitoring begitu efektifnya dan bisa mengambil keputusan, bukan hanya memonitor, itu kan ada internasionalisasi," kata Hasyim.Sementara Din menyatakan prinsipnya ia mendukung setiap upaya perdamaian di Aceh. "Tapi kita berharap pada pemerintah untuk tidak berpretensi menyelesaikan masalah Aceh sendirian tanpa melibatkan masyarakat madani," katanya. (gtp/)