DetikNews
Selasa 25 September 2018, 14:55 WIB

Rieke Terima Aspirasi Sahkan RUU ASN

Tsarina Maharani - detikNews
Rieke Terima Aspirasi Sahkan RUU ASN Foto: Rieke Diah Pitaloka terima perwakilan UU ASN (Tsarina-detik)
Jakarta - Anggota Panja Revisi UU ASN Rieke Diah Pitaloka menerima Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Forum Honorer K2 Indonesia(FHK2I), dan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN). Mereka mendesak RUU ASN No 5/2014 segera dibahas.

Rieke mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan surat presiden bernomor R-19/Pres/03/2017 kepada Ketua DPR terkait pembahasan RUU ASN. Lewat surat itu, presiden menugaskan Menteri PAN-RB, Menkum HAM, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.

"Telah dikeluarkan supres tanggal 22 Maret 2017 dengan sifat 'sangat segera'," kata Rieke di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).



Dipimpin Rieke, ADKASI, ADEKSI, FH2KI, dan KNASN menyampaikan pernyataan sikapnya. Ada empat poin yang disampaikan. Berikut pernyataan lengkapnya:

Pernyataan sikap bersama wakil rakyat dan rakyat. Kami yang tergabung dalam koalisi wakil rakyat dan rakyat pendukung Revisi UU ASN menyatakan:



1. Mendukung Presiden Jokowi untuk menjalankan surat presiden Nomor R-19/Pres/03/2017 tentang penjukkan wakil untuk membahas rancangan UU tentag perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Revisi ASN yang telah ditandatangani oleh presiden dan dikirimkan kepada Ketua DPR RI tanggal 22 Maret 2017.

2. Mendukung Presiden Jokowi untuk menugaskan dengan tegas para menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi sendiri dlam surat presiden Nomor R-19/Pres/03/2017, yaitu Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, dan Menkum HAM untuk bersama-sama dengan Baleg DPR dalam hal ini Panja RUU ASN untuk segera membahas dan mensahkan Revisi UU ASN.

3. Mendukung disahkannya RUU ASN sebagai dasar hukum pengangkatkan pegawai pemerintah non-PNS di semua bidang yang berkategori 4 nomenklatur. Yaitu honorer, K2 dan Non K, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS seperti yang termaktub dalam draf RUU ASN DPR Pasal 131 A melalui mekanisme pengangkatan bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara. Mekanisme berikutnya melalui verifikasi data dengan validasi data yang transparan dan akurat dengan mempertimbangkan masa kerja atau pengabdian pada negara, tidak melihat batas usia di bawah 35 tahun.

4. Melalui formasi khusus. Kalau kami harus tes, kami setuju tetapi dengan materi soal ujian yang harus sesuai di bidang keilmuan dan keahlian masing-masing profesi.

"Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar pengangkatan pegawai pemerintah non-PNS bukan hanya diangkat tapi wajib memiliki dasar hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945," tutup Rieke.




Tonton juga 'Temui Jokowi, Bawaslu Curhat Masalah Netralitas ASN di Pilkada':

[Gambas:Video 20detik]


(tsa/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed