Ketum PPP dan 21 Dubes Uni Eropa Bahas Pemilu hingga Pekerja Asing

Jakarta - Ketua Umum PPP Romahurmuziy bertemu dengan 21 Duta Besar negara-negara Uni Eropa (UE). Rommy bersama Dubes Uni Eropa membahas Pilpres dan Pileg 2019.

Pertemuan itu digelar di DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018). Dubes Uni Eropa untuk untuk Indonesia Vincent Guérend turut hadir.

Dalam pertemuan itu, Rommy menjelaskan kondisi politik Indonesia sekarang dengan tahun 2016 dan 2014. Rommy menilai isu politik identitas pada Pilpres 2019 tak terlalu kencang dibandingkan sebelumnya.

"Saya tidak bisa memastikan bahwa itu akan hilang, tapi bahwa itu akan berkurang ya, kenapa? Karena saya katakan bahwa cawapres pak Jokowi kiai Ma'ruf Amin salah satu yang menjamin politik identitas tidak banyak digunakan dan saya pastikan bahwa kiai Maruf adalah ulama yang sangat dihormati di Indonesia. Maka penggunaan politik identitas menjadi mentah kepada pasangan Jokowi-kiyai Ma'ruf Amin," kata Rommy.

Baca juga: Kostum Rommy hingga Burung Ma'ruf Tak Terbang Warnai Kampanye Damai

Menurut Rommy, kampanye Pilpres akan berlangsung damai. Rommy mengatakan Dubes Prancis untuk Indonesia juga menyinggung soal Pilkada 2016 yang mana Basuki Tjahja Purnama mendapat survei paling tinggi, tetapi kalah saat pemilihan. Rommy menjelaskan situasi 2016 dengan pilpres 2019 akan berbeda karena Jokowi menggandeng tokoh ulama Ma'ruf Amin sebagai cawapres.

"Mereka Dubes Perancis membandingkan tahun 2016 di semua poling tinggi tapi kemudian jatuh. Saya kemudian sederhana menjawab waktu itu Pak Ahok menghadapi kasus penodaan agama. Sedangkan Pak Jokowi hari ini memuliakan tokoh agama dengan meletakan Pak Kiai Ma'ruf menjadi wapres posisinya jauh berbeda dengan Pak Ahok," ujarnya.

Rommy mengaku juga membahas mengenai ekonomi. Rommy menjelaskan pemerintah telah memonotarium ekspor CPO ke Eropa karena isu lingkungan.

Baca juga: Ketum PPP: Prabowo Sempat Guyon soal 08 dan Pengin Nomor Urut 02

Rommy menambahkan, Dubes negara Uni Eropa lainnya menyinggung mengenai isu pekerja asing, padahal banyak pebisnis Uni Eropa yang ingin berinvestasi. Rommy mengatakan isu itu merupakan politisasi, yang ditolak pemerintah adalah pekerja tanpa kemampuan dari luar negeri.

"Mereka pertanyakan adalah concern isu terhadap kinerja asing akan menjadi persoalan karena kecenderungan foreign direct investment dari Eropa ke Indonesia sejak 2015 melemah dan mereka khawatir penggunaan isu antitenaga kerja asing justru semakin menjadikan disinsentif para pebisnis Uni Eropa yang rencananya akan menanamkan modal di Indonesia. Saya sampaikan bahwa pada prinsipnya isu tenaga kerja asing ini adalah semata-mata political issue," ujar Rommy.




Tonton juga 'Bawaslu: Lombok Timur Paling Rawan Pelanggaran Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/idh)