DetikNews
Selasa 25 September 2018, 10:53 WIB

Di Sidang Umum WIPO, Menkum HAM Tekankan Perlindungan Hak Cipta

Tia Reisha - detikNews
Di Sidang Umum WIPO, Menkum HAM Tekankan Perlindungan Hak Cipta Foto: kemenkum HAM
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menghadiri sidang umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-58 di Jenewa, Swiss.

Dalam sidang umum ini, ia membahas tentang hak cipta, khususnya terkait pelindungan pelaku pertunjukan audio visual, indikasi geografis dan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT).

"Berkenaan dengan hak cipta, Indonesia menginformasikan telah mengadopsi ketentuan Traktat Marrakesh dan Traktat Beijing dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Selasa (25/9/2018).



Saat berpidato di Kantor Pusat WIPO pada Senin (24/9), ia juga menyampaikan Traktat Beijing penting bagi Indonesia untuk diratifikasi sebab dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku pertunjukan yang menampilkan audio-visual mereka. Hal ini merupakan elemen penting dalam pengembangan kreativitas nasional.

"Dampaknya secara signifikan akan berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ucap Yasonna.

Ia pun menjelaskan Traktat Beijing akan memberikan kepastian hukum untuk hak-hak moral dan hak-hak ekonomi para pelaku pertunjukan, terutama untuk melindungi kinerja pertunjukan di era digital.

"Karena itu, Indonesia telah mengadopsi ketentuan Traktat Beijing dalam Pasal 22 dan 23 Undang-undang (UU) Hak Cipta. Ratifikasi Traktat Beijing salah satu komitmen Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan global hak cipta," tegas Yasonna.

Dengan aturan ini, menurutnya, para pelaku seni pertunjukan memiliki kewenangan dalam memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menyiarkan dan membuat fiksasi dari para pelaku pertunjukan audio-visual mereka.

Selain itu, meratifikasi Traktat Beijing juga akan memberikan dampak positif bagi penerapan hak untuk memproduksi kembali sebuah musik ke dalam media lain atau biasa disebut mechanical rights dan sistem royalti.

"Bukan hanya perhatian pada pertunjukan audio saja tetapi juga melindungi pertunjukan audio-visual," tambah Yasonna.



Selain itu, dalam sidang umum WIPO, ia juga menyampaikan Indonesia saat ini sedang membangun pendaftaran dan basis data tentang SDGPTEBT.

"Saya menginformasikan bahwa Indonesia baru-baru ini mengadopsi peraturan yang membahas mekanisme untuk akses dan pembagian manfaat dari sumber daya genetik," ungkapnya.

Melalui sidang umum WIPO tersebut, Yasonna lantas berharap Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) dapat mempercepat tugasnya dalam menghasilkan instrumen hukum internasional tentang pelindungan SDGPTEBT. Dalam sidang umum tersebut, ia hadir bersama Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aidir Amin Daud dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris beserta jajarannya.
(mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed