"Indonesia baru-baru ini meluncurkan Kebijakan Kelautan Nasional, yang akan berkontribusi terhadap implementasi konkret Global Maritime Fulcrum (titik tumpu maritim dunia)," kata JK.
"Kebijakan Kelautan Nasional (KKN) bertujuan antara lain mengurangi 75% sampah plastik laut pada tahun 2025, dan menyusun Rencana Aksi Nasional terkait yang menguraikan upaya kolektif di tingkat regional dan nasional," tutur JK. Foto: Foto: Dok. Setwapres |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan Kelautan Nasional (KKN) bertujuan antara lain mengurangi 75% sampah plastik laut pada tahun 2025, dan menyusun Rencana Aksi Nasional terkait yang menguraikan upaya kolektif di tingkat regional dan nasional," tutur JK.
"Menegakkan peraturan tentang penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dan menyelesaikan lebih dari 20 juta kilometer persegi dari kawasan konservasi laut," jelasnya.
Selain membuat KKN, untuk mencapai pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, Indonesia coba menyelaraskan komitmen politik regional dan global.
"Dengan mengembangkan platform bersama untuk interaksi dan pertukaran, kami menciptakan sarana untuk mengimplementasikan komitmen kami melalui tindakan nyata," ujar JK.
Indonesia coba menyelaraskan komitmen politik regional dan global. Foto: Foto: Dok. Setwapres |
"Upaya kami untuk lautan yang sehat membutuhkan kemitraan dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan," imbuhnya.
Dalam forum tersebut, JK ditemani Menteri KKP Susi Pudjiastuti. JK juga sempat menyinggung soal Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Our Ocean Conference 2018 pada 29-30 Oktober mendatang di Bali. Serta akan mengorganisasi Archipelagic Island States Forum pada 1-2 November 2018 di Manado.
(rna/aan)












































"Kebijakan Kelautan Nasional (KKN) bertujuan antara lain mengurangi 75% sampah plastik laut pada tahun 2025, dan menyusun Rencana Aksi Nasional terkait yang menguraikan upaya kolektif di tingkat regional dan nasional," tutur JK. Foto: Foto: Dok. Setwapres
Indonesia coba menyelaraskan komitmen politik regional dan global. Foto: Foto: Dok. Setwapres