DPR Tagih Draf Lengkap Kesepakatan Damai RI-GAM

Jakarta - Parlemen menagih pemerintah untuk segera menyampaikan draf lengkap kesepakatan penghentian konflik yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia. Setelah kesepakatan diteken, pemerintah tidak perlu menutup-nutupi isi kesepakatan ini lagi. "Diharapkan hari ini kami dapat menerimanya. Saya kira sudah tidak ada lagi yang harus ditutup-tutupi," kata Ketua DPR Agung Laksono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, usai nonton bareng penandatanganan kesepakatan damai itu bersama Presiden SBY, Senin (15/8/2005). Agung memahami bahwa sesuai hasil pertemuan informal terakhir pada Juli 2005, delegasi RI dan GAM telah sepakat untuk merahasiakan isi kesepakatan kepada publik demi menghindari munculnya gejolak atau polemik yang berlarut-larut yang dapat menggagalkan poin-poin kesepakatan yang telah tercapai. Namun, dalam rapat konsultasi pemerintah dan DPR, Selasa 9 Agustus 2005 lalu, pemerintah telah berjanji akan mengumumkan secara utuh isi kesepakatan kepada masyarakat 1 jam setelah penandatanganan. "Maksudnya adalah agar kita bisa mengawal semua isi kesepakatan, agar dapat dilaksanakan secara konsekuen di lapangan," kata Agung. Terkait dengan penandatanganan kesepakatan ini, Agung mengingatkan, apa pun kompensasi yang diberikan kepada GAM, nantinya tetap harus berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia, sehingga ada dasar hukum yang kuat untuk melaksanakannya. Menyinggung rencana pembentukan parpol lokal di Aceh, menurut Agung, masalah tersebut akan dibahas dalam masa persidangan berikutnya. Hingga saat ini, belum ada jadwal yang pasti kapan masalah partai lokal akan dibahas. Rencananya, partai lokal akan diatur melalui amandemen terhadap UU 18/2001 tentang otonomi khusus NAD. "Mekanismenya, pemerintah sampaikan terlebih dahulu permintaannya, nanti Pansus yang akan menentukan jadwalnya," jelas Agung yang menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai ini. (asy/)