Lembaga Adat Riau Mengadu ke Fadli Zon soal Persekusi Neno Warisman

Jakarta - Lembaga Adat Melayu Front Pembela Bumi Lancang Kuning Riau datang mengadu ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Mereka mengadu soal persekusi yang dialami Neno Warisman beberapa waktu lalu.

Mereka mengaku turut menemukan fakta-fakta saat persekusi berlangsung. Salah satunya pelanggaran hak konstitusional warga negara karena melarang penyelenggaraan deklarasi tagar 2019 ganti presiden.

Baca juga: Lembaga Adat Melayu Riau Bantah Ikut Deklarasi #2019GantiPresiden

"Pasal 28 ayat E UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atau kebebasan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat," kata Panglima Front Pembela Bumi Lancang Kuning Muhammad Khalid Tobing di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Selain itu, mereka menilai Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo, Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto, hingga Kepala Badan Intelijen Daerah Riau Marsma Rajhman Haryadi telah melakukan tindakan kekerasan dan penyanderaan secara sewenang-wenang. Kekerasan tersebut dilakukan terhadap sejumlah aktivis yang akan ikut dalam deklarasi tersebut.

"Kekerasan dilakukan pada Saudara Hj Neno Warisman, Ustaz Syamsul, Diana Tabrani, Syaid Lukman, dan Saudara Airef," kata Khalid.

Baca juga: Neno Warisman dan Ahmad Dhani Temui Fadli Zon Bahas Penghadangan

Lembaga Adat Melayu Front Pembela Bumi Lancang Kuning pun mendesak pemerintah segera mengganti Kapolda Riau, Kapolresta Pekanbaru, dan Kabinda Riau.

"Kami mendesak pemerintah melalui DPR RI. Hal ini agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih kembali," pungkasnya. (mae/jbr)