DetikNews
Senin 24 September 2018, 13:22 WIB

Wiranto: Kerawanan Pemilu Tiap Daerah Berbeda-beda

Indra Komara - detikNews
Wiranto: Kerawanan Pemilu Tiap Daerah Berbeda-beda Menko Polhukam Wiranto. Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Menko Polhukam Wiranto meminta jajaran polisi se-Indonesia untuk mengenali permasalahan pemilu di wilayah masing-masing. Sebab menurutnya, tiap daerah punya permasalahan yang berbeda.

"Tadi arahan dan imbauan sudah dikeluarkan. Yang diperlukan 1 sinergi dan koordinasi sampai tingkat ujung sampai bawah ada aktivitas pemilihan. Kemudian kita harapkan petugas di lapangan kota kabupaten mengenali tugas dan masalah yang muncul di daerahnya masing-masing," kata Wiranto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).



Wiranto menyebut, indeks kerawanan pemilu (IKP) berbeda-beda di tiap wilayah. Dia meminta pihak terkait untuk mencari solusi masalah yang timbul di daerah setiap digelarnya pemilu.

"Daftar IKP yang masuk ke kita tiap daerah beda. Jadi ada masalah beda itu harus dipahami dan dicari jalan keluarnya. Aksi pencegahan lebih baik dari pada mengatasi, sehingga nggak ada kerugian," katanya.

"Jadi sudah ada, daerah ini beda. Papua dan Aceh beda. Justru kerawanan itu sudah dikalkulasi dan diidentifikasi. Bahkan 6 bulan sebelumnya sudah kita pantau supaya tak terjadi. Itu sudah dilaksanakan. Itu mengapa pada Pilkada 2017-2018 aman. Jadi nggak usah kita khawatirkan. Kita harapkan, memang suhu politik meningkat tapi nggak sampai mendidih. Hadapi pemilu jangan tegang tapi gembira," lanjut Wiranto.



Adapun kata Wiranto, IKP itu akan diluncurkan oleh Bawaslu pada Selasa (25/9). Nantinya, IKP itu akan diberikan kepada Kemendagri, TNI, hingga Polri untuk dikenali dan dicarikan solusi.

"Besok akan diluncurkan IKP oleh Bawaslu. Dari situ akan bisa dilihat daerah mana yang punya kerawanan, dari indeks itu disebarkan pada pemangku kepentingan. Masing-masing nanti melihat bagaimana kita bisa menetralisir antisipasi kerawanan itu di tiap daerah. Dari situ kita koordinasi dan diuji lagi," katanya.

Media sosial juga akan jadi platform yang akan dipantau selama pemilu berlangsung. Pemerintah akan memantau ada-tidaknya kampanye negatif di medsos.

"Jangan sampai ada kampanye negatif, hoax, hate speech, fitnah, mengkritisi dengan cara tidak senonoh. Ini kan masih banyak terjadi. Ini harus kita hindari dan kurangi," jelasnya.
(idn/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed