Kompensasi Bagi GAM Bisa Picu Tindakan Makar Kelompok Lain

Jakarta - Sikap pemerintah yang terlalu lunak kepada GAM menuai kritik. Kompensasi berupa uang dan tanah diyakini akan memancing pihak lain melakukan makar, menuntut hal yang sama."Ini bisa berpengaruh ke daerah lain seperti Papua. Kalau mau dapat lahan dan lain-lain, apa harus berontak dulu kepada pemerintah yang sah?," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, Senin (15/8/2005).Dalam kesempatan itu, Tjahjo mengingatkan kepada pemerintah termasuk TNI dan Polri agar tetap siaga dan waspada. Pasalnya di dalam GAM sendiri sekarang ini banyak sekali faksi dan kepentingannya."Apalagi asing sudah masuk ke wilayah NKRI. Fraksi PDIP secara jelas menolak internasionalisasi. Intelijen TNI-Polri harus mencermati setiap delegasi AMM dari Uni Eropa," tandasnya.Tjahjo Kumolo juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak transparan, sehingga menimbulkan tanda tanya soal isi perjanjian damai tersebut. "Dalam rapat konsultasi degan DPR, pemerintah memang menyampaikan apa saja isi perjanjian damai itu. Tapi mereka bilang kesepakatan itu sudah final dan tidak boleh disampaikan ke publik, sebelum adanya penandatanganan perjanjian. Pemerintah bilang, karena hal itu sudah menjadi kesepakatan dengan GAM," ungkap Tjahjo. (san/)