DetikNews
Jumat 21 September 2018, 06:28 WIB

OSO Terganjal, Hanura Melawan

Arief Ikhsanudin, Ibnu Hariyanto, Dwi Andayani - detikNews
OSO Terganjal, Hanura Melawan Foto: Oesman Sapta Odang atau OSO (tengah) bersama elite Hanura. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - KPU mencoret nama Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 untuk DPD RI karena masih tergabung dalam partai politik. Partai Hanura pun memberi perlawanan ke KPU untuk membela sang ketua umum.

"Kita coret, tadi malam. Dua orang saja kalau yang dari DPD ya yang tidak mengundurkan dari parpol. (Yang dicoret) Juventus dari (dapil) Papua Barat, sama Pak OSO," ujar komisioner KPU Ilham Saputra, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Pencoretan dilakukan karena caleg tidak menyerahkan surat pengunduran diri pengurus parpol. Ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD RI atau senator. Keputusan MK soal anggota DPD tidak boleh lagi rangkap jabatan dengan menjadi pengurus parpol termaktub dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7).

Partai Hanura membela OSO yang hingga masih menjadi ketua umum. Menurut Hanura, KPU telah melanggar hukum. Alasannya, keputusan MK soal pengurus parpol tidak boleh maju nyaleg DPD tidak berlaku surut.


"Kemarin kan ada konsultasi dengan MK, tidak berlaku surut. Akan diberlakukan 2024," ucap Sekjen Partai Hanura Herry Lontung Siregar di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Menurut Herry, Hanura akan menggugat KPU soal keputusan pencoretan nama OSO itu. "Kita pasti (pertahankan OSO). Kita akan gugat," tegasnya.

Sementara itu, pihak MK menegaskan putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018, tentang calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai berlaku pada Pemilu 2019. Putusan MK pun bisa digunakan untuk membatalkan suara calon anggota DPD tersebut.

"Dengan keterangan pers ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud," jelas Juru Bicara MK, I Dewa Gede Palguna di kantornya.

OSO yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD RI sudah angkat bicara mengenai pencoretan namanya ini. Ia memastikan sudah mengajukan gugatan ke Bawaslu.


"(Gugatan) sudah tadi, sudah diterima Bawaslu dan uji materi juga sudah, sudah diterima dan dinyatakan pantes untuk di persoalkan. Memenuhi syarat uji dan materil," ungkap OSO di lokasi yang sama.

Ia juga menanggapi santai soal pencoretan namanya sebagai calon senator oleh KPU. OSO siap melawan KPU di Bawaslu.

"Ah enggak ada coret-coret, siapa yang berani coret-coret ha-ha-ha. Belum-belum," tukasnya.

Soal kelanjutan karier politik OSO setelah dicoret dari caleg DPD sebelumnya diragukan oleh anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Ia menyebut hanya dirinya yang berani menegakkan peraturan yang dianggap melenceng.


"Satu-satunya orang yang berani menegakkan rule of game, aturan main, aturan hukum konstitusi. Orang seperti inilah yang pantas dipertahankan dan kariernya akan cemerlang," kata OSO terpisah.

Sebelumnya, KPU sudah mengumumkan DCT DPR RI dan DPD RI. Untuk DPD total ada 807 orang daftar calon dari 34 daerah pemilihan. Dari 807 itu, tak ada nama OSO.

"Sudah kita lakukan juga baik pencoretan sudah kita tunggu sejak tadi malam, Pak Oesman Sapta sampai tadi malam tidak menyerahkan pengunduran diri dari parpol," urai Ilham usai penetapan DCT.


Simak Juga 'Namanya Dicoret Jadi Caleg DPD, OSO Lapor ke Bawaslu':

[Gambas:Video 20detik]


(elz/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed