DetikNews
Kamis 20 September 2018, 15:08 WIB

Aktivis Nilai Vonis Meliana Tak Masuk Kategori Penodaan Agama

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Aktivis Nilai Vonis Meliana Tak Masuk Kategori Penodaan Agama Foto: Ari Saputra
Jakarta - Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid menyebut vonis terhadap Meliana tidak masuk ke kategori pasal yang ada di undang-undang tentang penodaan agama. Hakim, jaksa, dan polisi seharusnya tidak membedakan warga menurut keyakinan dalam memberi vonis.

"Yang kemudian menjadi undang-undang penodaan agama itu ada dua yang disebut sebagai penodaan agama.Yang pertama adalah penyimpangan atau penafsiran yang menyimpang dari 6 agama yang diakui secara resmi," ujar Usman di Kantor PSI di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).
Usman menyampaikan paparannya dalam disukusi "Meninjau Ulang Pasal Penodaan Agama", yang digelar PSI. Turut menyampaikan paparannya dalam diskusi tersebut Advokat Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Albert Aries, Aktivis Perempuan NU, Neng Dara Affiah, dan Aktivis NU, HM Guntur Romli.

Faktor kedua yang disebut penodaan agama dalam undang-undang penodaan agama adalah penodaan terhadap keenam agama yang dianut di Indonesia. Keenam, agama tidak boleh sampai dinodai.

"Kedua tindakan penodaan agama ini, itu menerapkan prosedur hukum yang berbeda sehingga memang menimbulkan masalah pada akhirnya," katanya.

Usman lalu menjelaskan salah satu pasal di undang-undang penodaan agama, yang menyebut setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Dan atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegaiatan-kegiatan keagamaan itu dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran.


"Dengan sangat mudah kasus Meliana ini bukan masuk dalam kategori ini," tutur Usman.

Usman menambahkan awalnya dalam peraturan presiden, setiap yang terjerat pasal penodaan agama harusnya diberi peringatan terlebih dahulu. Namun belakangan, peraturan di zaman Presiden Soekarno tersebut dihapuskan.

"Nah ini yang belakangan dihapuskan sehingga orang bisa saja langsung dituntut tanpa ada peringatan secara administratif," ungkapnya.


Sementara itu, ada 3 menteri yang akan dilibatkan untuk menetapkan suatu agama dinodai atau tidak. Ketetapan itu kemudian dikenal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.

"Nah di dalam pasal 1 ini, atau kalau kita mau beralih yang kedua yaitu pasal 4 dari undang-undang yang menyatakan, ini sebenarnya yang lebih ditujukan kepada Meliana,

"Yaitu dipidanalah dengan kurungan penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melalukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Atau dengan maksud agar suapaya orang tidak menganut agama apaun juga yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa," lanjutnya.

Sebagian tafsir dari pasal tersebut dikatakan Usman tidak tepat untuk vonis Meliana. Namun jaksa dan hakim menyebut pasal tersebut bisa dikenakan ke Meliana.

"Karena Ibu Meliana mengeluarkan perasaan itu, yang dibaca diinterpretasi oleh banyak orang yang kemudian menyerang Vihara sebagai penyulut atau menganjurkan permusuhan terhadap agama Islam dengan melarang azan," tuturnya.

Usman lalu menjelaskan, jika membaca skrip dari tuntutan jaksa, makan akan ditemukan dan terlihat bagaimana berubahnya keterangan tentang keluhan atau pendapat Meliana kepada tetangganya. Keluhan Meliana itu berubah menjadi seolah-olah sorang Ibu melarang azan dikumandangkan.

"Dan percakapan itu sangat rasis, "itu ibu cina yang di sana itu protes. Itu cina mata sipit", jadi kata-kata semacam itu ada di percakapan itu," kata Usman.

"Mestinya sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi yang harusnya mandiri, yang harusnya tidak membeda-bedakan warga berdasarkan agamanya harusnya itu dikesampingkan. Tapi itu menjadi pertimbangan untuk pada akhirnya yang dilakukan Meliana ini itu menggannggu keteriban umum," ucapnya.
(nvl/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed