DetikNews
Kamis 20 September 2018, 13:34 WIB

Laporan Hakim Agung ke KY soal Pungli Tenis Masih Diteliti Polisi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Laporan Hakim Agung ke KY soal Pungli Tenis Masih Diteliti Polisi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono (Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom)
Jakarta - Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya masih mempelajari laporan yang dibuat Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) hakim agung Syamsul Maarif terhadap jubir Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi. Laporan tersebut berkaitan dengan isu pungutan Rp 150 juta untuk pertandingan tenis.

"Tentunya nanti setelah penyidik (Subdit) Kamneg yang menangani menerima laporan, dari direktur akan dipelajari," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Argo mengatakan pihaknya belum mengagendakan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi dalam kasus itu. Penyidik, menurut Argo, masih menyusun jadwal pemeriksaan.

"Kira-kira waktu kapan agendanya akan dibuat untuk klarifikasi kapan. Belum (ada agenda pemeriksaan dalam waktu dekat)," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PTWP Pusat hakim agung Syamsul Maarif bersama sejumlah hakim melaporkan juru bicara KY Farid Wajdi. Pelaporan ini didasari penyataan mengenai pungutan uang sebesar Rp 150 juta bagi setiap pengadilan tingkat banding untuk penyelenggaraan tenis warga pengadilan di Denpasar, Bali.



Juru bicara MA Suhadi mengatakan penyataan itu disampaikan juru bicara KY Farid Wajdi dalam sebuah media pada Rabu (12/9) lalu. Pernyataan tersebut, sambung Suhadi, merupakan fitnah.

Suhadi menjelaskan penyelenggaraan turnamen tenis hakim se-Indonesia itu merupakan acara yang rutin digelar sejak 1950-an setiap tiga tahun sekali. Menurut dia, acara itu ditanggung oleh PTWP Pusat.



Selain itu, Suhadi membantah tuduhan bahwa setiap ketua pengadilan harus mengumpulkan uang sebesar Rp 200 juta jika ada pimpinan MA yang berkunjung ke daerah.

Suhadi mengatakan pihaknya tidak meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada KY mengenai pernyataan soal pungutan uang itu. Pasalnya, sambung Suhadi, KY juga tidak pernah meminta klarifikasi saat memberikan pernyataan kepada media.

"Ya tidak perlu KY juga tidak pernah mengklarifikasi kepada kita apakah benar Rp 150 itu. Seharusnya kalau ada iktikad baiknya, ada penghubung KY, ada penghubung MA. Tanya dulu ke MA. Ada isu Rp 150 juta setiap tingkat banding, apakah benar atau tidak. Nah MA akan menjawab. Selang berlangsung di Bali langsung dimuat sedemikian rupa pada hari Rabu itu, semua orang baca," ucap Suhadi di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (17/9) kemarin.
(knv/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed