Kerja AMM dalam Pelucutan Senjata GAM Perlu Dimonitor

Jakarta - Pemerintah perlu memonitor kerja tim Aceh Monitoring Mission (AMM) dalam melucuti senjata GAM. Hal ini diperlukan, karena ada indikasi GAM tidak akan menyerahkan seluruh senjatanya."Saya ragu dan khawatir senjata GAM tidak akan diserahkan sepenuhnya. Misalnya waktu CoHA (Cessation on Hostile Agreement/perjanjian gencatan senjata) dulu, kan juga tidak berjalan. Itikad baik sangat penting disini. Pemerintah juga jangan sampai didikte pihak AMM. Ini kan tetap teritori kita," kata anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo ketika dihubungi detikcom, Senin (15/8/2005).Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menolak pembentukan partai lokal. Ia beralasan partisipasi politik mantan anggota GAM bisa disalurkan melalui partai yang ada dan tidak dibatasi. Ia juga menegaskan mantan anggota GAM memiliki hak yang sama untuk bekerja di institusi pemerintahan dan militer."Jadi gubernur atau militer tidak apa-apa asalkan prosesnya benar dan sudah diamnesti, prosesnya itu baru akan kita lihat di perjanjiannya gimana," ujarnya.Ketika ditanya tentang kompensasi ekonomi terutama proporsi pembagian migas, Djoko melihat hal tersebut memang sudah selayaknya proporsional. Tapi ia berkeberatan mengenai isu pembagian tanah terhadap mantan anggota GAM. Menurutnya pemerintah harus melihat dulu produktivitas kebijakan tersebut. "Kalau dia bisa bertani ya enggak masalah. Kalau tidak bisa tani mau diapakan. Sebaiknya pemerintah memberikan keterampilan bagi mantan anggota GAM, pembagian tanahnya hendaknya proporsional saja," imbuhnya. (san/)