GAM Masih Khawatirkan Keberadaan Milisi Bentukan TNI

Jakarta - GAM mengkhawatirkan keberadaan milisi bentukan TNI di Aceh. Pasalnya tidak ada mekanisme yang jelas soal pelucutan senjata ilegal yang dimiliki oleh milisi tersebut pasca penandatanganan perjanjian damai. Berdasarkan perjanjian, pemerintah Indonesia lah yang akan melucuti sejata kelompok milisi yang tergabung dalam berbagai organisasi dan partai politik. Hal ini berarti pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya.Menyangkut pelucutan senjata milisi ini, juru bicara GAM Bakhtiar Abdullah merasa pesimis dapat terlaksana dengan baik. Sebab, katanya, seluruh aktivitas Polri di Aceh berada di bawah kontrol TNI. "Di Aceh, seluruh aktivitas Polri berada di bawah kontrol militer. Mereka tidak ada bedanya, saling bahu-membahu untuk melakukan tindakan kekerasan," ujar Bakhtiar seperti dikutip dari situs GAM, www.asnlf.net, Minggu (14/8/2005).Dalam kesempatan itu Bakhtiar mengatakan, dalam sejarah panjang TNI selalu saja kalangan milisi dijadikan alat oleh TNI untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan akhirnya bisa menodai proses perdamaian. Hal ini didasarkan pada pengalaman di Timor Timur, Papua, Maluku dan Sulawesi Tengah.Dalam situs itu juga diungkapkan adanya sekitar 10 kelompok milisi yang dibagi per wilayah. Milisi ini sangat dekat hubungannya dengan organisasi militer Indonesia, yakni Kodim (Komando Distrik Militer). (san/)