.webp)
Di tahun 2017, isu adanya kegaduhan di Kabinet Kerja sempat terdengar. Hal ini dipicu adanya beda pendapat antara Menko Polhukam Wiranto dan Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi di luar TNI. Perbedaan pendapat ini lantas menjadi polemik.
Isu mengenai penyelundupan senjata ini bermula dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara internal. Pernyataan Gatot bukan untuk dipublikasikan secara luas. Dalam pernyataannya itu, Gatot mengatakan ada institusi di luar TNI dan Polri yang hendak membeli 5.000 senjata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gatot sendiri telah menemui dan menjelaskan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Gatot mengatakan yang tahu soal miskomunikasi hanya Presiden Jokowi.
"Yang tahu miskom atau tidak hanya presiden saya. Dan itu saya pegang," ujar Gatot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Dia mengatakan pernyataan soal 5.000 pucuk senjata yang disampaikannya waktu itu bukan data intelijen. Dia menuturkan, informasi intelijen hanya akan disampaikannya langsung kepada Jokowi.
Wiranto kemudian menegaskan, kabar pembelian senjata sebaiknya tidak jadi komoditas publik. Wiranto menyebut ada miskomunikasi atas pernyataan yang dibuat Gatot. Dia pun mengatakan, akan melakukan koordinasi antar instansi terkait pembelian senjata tersebut.
"Sebenarnya ya, hal-hal yang tidak perlu jadi komoditas publik, ada masalah-masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, koordinasi. Tugas saya sebagai Menko Polhukam atas perintah Presiden mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," kata Wiranto saat ditemui usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
Setelah Wiranto memberikan keterangan kepada wartawan, Wiranto menegaskan persoalan pembelian senjata itu tak akan mengganggu keamanan nasional. Dia lantas menunjukkan bahwa tidak ada perpecahan di tubuh Kabinet Kerja. Wiranto bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjukkan kekompakannya dengan melakukan 'salam komando'.
Usai polemik pembelian senjata itu, Presiden Jokowi memberikan pengarahan khusus ke para menteri Kabinet Kerja dan kepala lembaga negara. Pesan khusus tersebut disampaikan Jokowi menjelang tahun politik di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), para menteri Kabinet Kerja dan kepala lembaga negara seperti TNI, Polri dan BIN di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017). Berikut pesan-pesan Jokowi tersebut:
1. Politik Indonesia Harus Kondusif
Jokowi menegaskan politik di Indonesia harus kondusif. Untuk itu, dia meminta kepada para menteri dan kepala lembaga negara agar menjaga tutur kata.
"Permasalahan antar lembaga, antar kementerian, selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat menko. Tingkat menko belum selesai, tingkat Bapak Wapres. Masih belum selesai bisa ke saya," katanya.
2. Jangan Bikin Gaduh Jelang Tahun Politik
Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Indonesia akan memasuki tahun politik. Pilkada Serentak akan dilakukan pada 2018 dan tahapan Pemilu Presiden sudah dimulai di tahun tersebut. Oleh sebab itu, para menteri dan kepala lembaga negara diimbau untuk tidak membuat kegaduhan.
"Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja. Sudah. Bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat di ratas," katanya.
3. Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Ingatkan Anak Buahnya Jaga Stabilitas Politik dan Ekonomi
"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut dan Udara, ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing. Terus bekerja sama, terus bersinergi. Jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi," katanya.
4. APBN 2018 Fokus untuk Selesaikan Masalah Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan
Tak hanya soal politik, Jokowi juga mengingatkan berkenaan dengan penggunaan APBN 2018. Dia menegaskan, APBN di 2018 lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan.
"Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," katanya.
Selain kemiskinan, Jokowi juga mengingatkan soal pengangguran di Indonesia.
"Yang berkaitan dengan pengangguran, nanti berkaitan dengan investasi dan yang lainnya," katanya.
5. Jangan Abaikan Investasi
"Jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, jangan biarkan pelaku-pelaku usaha ini ngomongnya terus-terus saya tanya wait and see. Artinya kalau ada masalah, ada problem, segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan," katanya.
Satu tahun berselang, aroma kegaduhan di tubuh Kabinet kembali tercium. Kepala Bulog Buwas dan Menteri Perdagangan Enggartiasto terlibat selisih pendapat mengenai gudang penyimpanan beras.
Budi Waseso (Buwas) menolak impor beras lagi. Soalnya, tak ada lagi ruang di gudang untuk menampung beras. Respons Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kemudian membuat Buwas mengumpat.
Baca juga: 'Matamu', Sebuah Pesan Buwas Buat Mendag |
Enggartiasto Lukita tak merasa, persoalan keterbatasan gudang itu bukan sebagai urusannya.
"Itu kan sudah diputuskan di Rakor Menko (Rapat Koordinasi Menteri Perekonomian) jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita," jelas dia di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Mendengar respons Enggar terhadap keluhan terkait penuhnya gudang Bulog, yakni respons yang berbunyi "bukan urusan kita", Buwas panas. Terucaplah umpatan "matamu!"
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," papar dia di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).
Baca juga: Buwas 'Ngegas', Buwas Dibela |
Umpatan ini bukan sekadar umpatan, melainkan ada pesan yang terkandung ditujukan untuk Enggar. Pesan itu adalah pengutamaan koordinasi sebagai bagian dari pemerintahan. Buwas berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.
Lantas, apakah Presiden Jokowi akan memanggil kedua pejabat itu? Dan apakah Jokowi kembali mengeluarkan pengarahan khusus agar Kabinet Kerja tidak panas?
Staf Khusus Kepresidenan Ahmad Erani Yustika belum mendapatkan informasi yang lengkap terkait persoalan tersebut. Sebab saat ini informasi yang beredar masih simpang siur.
"Saya belum bisa menjawab isu ini, perlu mendapatkan data dan koordinasi yang lebih utuh mengenai ini. Yang terjadi di lapangan kan masih informasi sepotong-sepotong jadi saya belum memiliki data dan informasi yang lengkap," kata dia dalam diskusi media di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).
Lebih lanjut, Erani memaparkan nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan persoalan tersebut kepada publik. Namun, langkah itu akan disampaikan pada waktu yang belum ditentukan. Sebab, pada dasarnya Jokowi menginginkan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
"Presiden pasti pada saat yang tepat akan menyampaikan pada publik (terkait persoalan ini). Yang pokok, presiden ingin kebutuhan pokok bisa disediakan kepada masyarakat itu yang menjadi keinginan presiden," tutup dia.
Saksikan juga video 'Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Lembaga agar Jaga Tutur Kata':
(jor/abw)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
