DetikNews
Rabu 19 September 2018, 21:08 WIB

Mendikbud: Pemerintah Sangat Memperhatikan Nasib Guru Honorer

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Mendikbud: Pemerintah Sangat Memperhatikan Nasib Guru Honorer Mendikbud Muhadjir Effendy (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berbicara tentang nasib guru honorer. Dia mengatakan, pada prinsipnya, pemerintah sangat memperhatikan nasib ratusan ribu guru honorer yang masih menjadi problematika di Indonesia.

"Sebetulnya pemerintah juga sangat memperhatikan (nasib guru honorer)," ujar Muhadjir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Muhadjir mengatakan bermacam solusi terus coba dihadirkan oleh pemerintah. Namun, ada permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam menuntaskan persoalan yang terus berlarut-larut itu.



"Pertama masalah legal formalnya, kemudian juga masalah teknis permasalahannya pada prinsipnya pemerintah tetap memperhatikan," katanya.

Kemendikbud pun, kata Muhadjir, terus berupaya memberikan pertimbangan untuk menjadi jalan keluar atas nasib ratusan ribu tenaga honorer tersebut. Namun Muhadjir enggan merinci apa saja pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditawarkan kementeriannya kepada KemenPAN-RB sebagai pihak yang berwenang.

"Kami sudah menyampaikan kuota kemudian rambu-rambu, kisi-kisi yang bisa dijadikan baham dasar pertimbangan untuk recruitment kemudian memang untuk selanjutnya menjadi wewenang dari KemenPAN-RB," tutur Muhadjir.

Terkait sikap Kemendikbud sendiri, Muhadjir mengatakan, ingin agar solusi positif dihadirkan untuk mengatasi permasalahan guru honorer. Solusi positif itu yakni seperti keinginan para guru honorer, agar diangkat menjadi PNS.



"Maunya begitu (semua guru honorer diangkat jadi PNS)," katanya.

"Karena kita juga sangat membutuhkan kehadiran mereka dan mereka juga sudah menunjukkan kesungguhannya sebagai orang yang mengabdi di bidang pendidikan," imbuh Muhadjir.



Sebelumnya ribuan guru honorer di sejumlah daerah berunjuk rasa. Di antaranya, di Sukabumi, Ciamis, Banyuwangi, Garut, Bogor, dan sejumlah daerah lainnya.

Tuntutan mereka terkait dengan nasib mereka sebagai guru honorer. Salah satunya juga berkaitan dengan penolakan terhadap perekrutan CPNS tahun 2018.



(mae/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed