MA Kabulkan Mosi Tak Percaya Bupati Pegunungan Bintang Papua

Papua - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan mosi tidak percaya DPRD Pegunungan Bintang, Papua, atas Bupatinya, Costan Oktemka. Costan dinilai tidak menggunakan haknya di depan DPRD untuk membela diri.

Kasus bermula saat Constan dilantik pada 17 Februari 2016. Dua tahun pemerintahan, terjadi gejolak di masyarakat.

Puncaknya rumah pribadi Constan didemo dan dibakar warga. Pembakaran itu tepat di ultah kabupaten pada 12 April 2018.

Setelah itu, warga menuntut Constan dihentikan. DPRD setempat kemudian menindaklanjuti dengan membuat hak angket. Puncaknya, DPRD membuat sidang paripurna dan membuat mosi tidak percaya ke Bupati.

Baca juga: DPRD Katingan Akan 'Belajar' ke Garut soal Pemakzulan Bupati

Hasil sidang paripurna itu lalu dibawa ke MA untuk mendapatkan legitimasi. Apa kata MA?

"Mengabulkan permohonan uji pendapat dari pemohon DPRD Pegunungan Bintang tanggal 19 Juni 2018. Menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang berdasar hukum," ujar MA yang dilansir website MA, Rabu (19/9/2018). Putusan itu diketok hakim agung Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono.

Baca juga: Kabupaten Garut Siap 'Ajari' DPRD Katingan soal Pemakzulan

MA menyatakan Pimpinan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang telah menjawab dengan melakukan sidang paripurna untuk mendengar keterangan Bupati Pegunungan Bintang dan Bupati Pegunungan Bintang telah dua kali dipanggil secara sah. Tetapi bupati tak hadir.

"Dimaknai oleh Mahkamah Agung bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk
membela diri di dalam Forum Sidang Hak Angket," ujar majelis dengan suara bulat.




Tonton juga 'Melihat dari Udara Megahnya Jembatan Holtekamp Kebanggaan Papua':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/rvk)