DetikNews
Selasa 18 September 2018, 22:36 WIB

Gerindra dan PKS Berebut Kursi Wagub DKI

Elza Astari Retaduari, Indra Komara - detikNews
Gerindra dan PKS Berebut Kursi Wagub DKI Foto: Ari Saputra
Jakarta - Belum ada kata sepakat antara Gerindra dengan PKS soal wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Kedua parpol sama-sama ngotot menginginkan kursi DKI-2.

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menegaskan tetap ingin dicalonkan menjadi wagub DKI. Taufik menolak jabatan wagub diberikan kepada PKS.

"Ya nggak kasih. Ya sudah, satu-satu saja. Memang nggak bisa satu-satu? Kemudian serahkan di DPRD, bertanding di DPRD," kata Taufik, Senin (17/9).

Taufik meminta PKS menyodorkan satu nama calonnya untuk Wagub DKI, Gerindra juga mengajukan satu nama calon. Menurutnya hal itu lebih adil.




Menurutnya, penempatan pada kursi pemimpin DKI bukan soal siapa yang memberi dan menerima posisi, melainkan soal mekanisme.

"Udah satu-satu. Satu-satu aja udah, sesuai undang-undang," kata Taufik, Selasa (18/9).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Iman Satria menekankan pada mekanisme pemilihan Wagub DKI dalam undang-undang. Gerindra sudah sepakat mencalonkan M Taufik.

"Kita pokoknya sudah sepakat kalau untuk DKI melalui mekanisme yang kita inginkan adalah sama-sama mengajukan calon. Kita kan mempersiapkan hal itu. Kalau nanti ada komitmen apa-apa itu kan di luar hal lain," kata Iman saat dihubungi terpisah.

"Kita sudah rapatin yang diajukan itu Pak Taufik. Karena dia adalah senior, dia mengerti keadaan DKI, dan dia kayaknya bisa mendampingi Pak Anies," tegasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sebelumnya meyakini kursi Wagub DKI akan diisi kadernya. Alasannya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen siap mendukung calon PKS.


"Kami masih percaya bahwa Pak Prabowo memberikan komitmen yang pernah diberikan kepada PKS. Kesepahaman antara pimpinan tertinggi Gerindra dan PKS bahwa Gerindra kemudian akan mendukung calon dari PKS," kata Hidayat di gedung DPR.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Taufik, PKS khawatir akan terjadi gesekan jika pemilihan Wagub DKI diputuskan lewat voting. PKS tetap berharap Gerindra bisa legawa melepas kursi DKI-2.

"(Kalau voting) jadi kesibukannya pasti beda. Pasti kan nanti ada semacam kampanye. Pasti nanti khawatir ada gesekan-gesekan, meski zaman demokrasi. Saya maunya fokus untuk ganti presiden," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi.

PKS berharap perebutan kursi DKI selesai di tahap DPP. Suhaimi juga ingin Gerindra ikut PKS soal nama yang dicalonkan sebagai pengganti Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI.

"Kita harap selesai di DPP. Kalau saya harap gini, kalau bisa 1 nama diusung oleh 2 partai. Atau 2 nama, dua-duanya dari PKS," ujar Suhaimi.


UU yang mengatur pengisian jabatan wagub adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menggantikan UU Nomor 1 Tahun 2015. Pengisian kekosongan dilakukan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta.

Namun Gerindra dan PKS, selaku partai pengusung Sandiaga, tak bisa langsung mengusulkan nama calon wagub ke DPRD DKI. Usul calon wagub hanya bisa dibawa ke DPRD oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.
(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed