DetikNews
Selasa 18 September 2018, 17:52 WIB

Dipolisikan Hakim Agung dkk, KY Harap Hubungan dengan MA Tetap Baik

Jabbar Ramdhani - detikNews
Dipolisikan Hakim Agung dkk, KY Harap Hubungan dengan MA Tetap Baik Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus angkat bicara soal pelaporan yang dibuat Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Pusat hakim agung Syamsul Maarif di Polda Metro Jaya. Jaja berharap hubungan kelembagaan antara KY dan Mahkamah Agung (MA) tetap terjalin baik.

Jaja mengaku sehari sebelum adanya pelaporan ke polisi, telah bertemu dengan Ketua MA Hatta Ali beserta jajarannya. Pertemuan yang berlangsung baik itu diharapkan tetap terjalin.

"Sebelum saya mendengar laporan itu, saya kemarin bertemu Ketua MA dalam rangka menjalin hubungan antarlembaga dan diterima dengan baik. Ya tentunya saya berharap tetap hubungan kelembagaan tetap berjalan baik," kata Jaja saat dihubungi, Selasa (18/9/2018).


Jaja belum mau berkomentar lebih jauh, termasuk soal dugaan adanya pungutan Rp 150 juta untuk pertandingan tenis warga pengadilan di Denpasar, Bali. Begitu pula soal kabar pengumpulan uang Rp 200 juta setiap pimpinan MA melakukan pembinaan di daerah.

"No comment dulu lah. Karena itu sudah menyangkut pokok laporan," ujar dia.

Saat ditanya langkah yang akan diambil KY, Jaja kembali berharap hubungan kelembagaan dengan MA masih berjalan baik.


"Ya ini kan masih dalam proses. Tapi kemarin saya sudah datang ke MA dan ditemui oleh Ketua MA dan jajarannya. Kemudian, dengan simbol itu kan hubungan KY dengan MA tetap terjalin, ya," tutur Jaja.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PTWP Pusat hakim agung Syamsul Maarif bersama sejumlah hakim melaporkan juru bicara KY Farid Wajdi. Pelaporan ini didasari penyataan mengenai pungutan uang sebesar Rp 150 juta bagi setiap pengadilan tingkat banding untuk penyelenggaraan tenis warga pengadilan di Denpasar, Bali.

Juru bicara MA, Suhadi mengatakan penyataan itu disampaikan juru bicara KY Farid Wajdi dalam sebuah media pada Rabu (12/9) lalu. Pernyataan tersebut, sambung Suhadi, merupakan fitnah.

Suhadi menjelaskan penyelenggaraan turnamen tenis hakim se-Indonesia itu merupakan acara yang rutin sejak tahun 1950-an yang digelar setiap tiga tahun sekali. Menurut dia, acara itu ditanggung oleh PTWP Pusat.


Selain itu, Suhadi membantah tuduhan bahwa setiap ketua pengadilan harus mengumpulkan uang sebesar Rp 200 juta jika ada pimpinan MA yang berkunjung ke daerah.

Suhadi mengatakan pihaknya tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada KY mengenai pernyataan soal pungutan uang itu. Pasalnya, sambung Suhadi, KY juga tidak pernah melakukan klarifikasi saat memberikan pernyataan ke media.

"Ya tidak perlu KY juga tidak pernah mengklarifikasi kepada kita apakah benar Rp 150 itu. Seharusnya kalau ada iktikad baiknya, ada penghubung KY, ada penghubung MA. Tanya dulu ke MA. Ada isu Rp 150 juta setiap tingkat banding, apakah benar atau tidak. Nah MA akan menjawab. Selang berlangsung di Bali langsung dimuat sedemikian rupa pada hari Rabu itu, semua orang baca," ucap Suhadi di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (17/9) kemarin.
(jbr/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed