Sebelum BBM Naik, Payung Hukum Dana Kompensasi Harus Siap

Jakarta - Pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan payung hukum untuk penyaluran dana kompensasi BBM sebelum menaikkan harga BBM. Hal itu penting agar dana kompensasi kenaikan BBM bisa tepat sasaran.Demikian disampaikan Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Firman Subagyo dalam diskusi bertajuk "Implementasi dana kompensasi kenaikan BBM untuk kesejahteraan rakyat" di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (13/8/2005).Firman menyatakan, penyaluran dana kompensasi BBM selama ini masih belum tepat sasaran, sehingga subsidi BBM banyak dinikmati orang yang tidak membutuhkan.Ditambahkan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Untuk itu, lanjut Firman, pemerintah harus mengambil langkah antisipasi dengan mengawasi penyaluran dana kompensasi BBM.Hal senada disampaikan Wahyu Susilo dari INFID yang mengatakan, kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap naiknya jumlah orang miskin di Indonesia. Hal itu disebabkan karena lemahnya daya beli masyarakat dan inflasi.Untuk itu, kata Wahyu, pemerintah diminta mengantisipasi berbagai hal, khususnya kenaikan jumlah orang miskin dalam bentuk jaminan kesehatan dan lainnya.Firman menilai sistem penyaluran dana kompensasi BBM masih lemah di lapangan. Karenanya, lanjut dia, pemerintah harus menyiapkan hal ini dengan sejumlah instansi terkait.Agar pemantauan pemberian kompensasi berjalan lancar, kata Firman, maka pemerintah perlu melibatkan pihak ketiga, baik dari tokoh masyarakat maupun LSM. "Tidak cukup pemerintah dan DPR," kata Firman.Firman juga menilai, keinginan pemerintah untuk subsidi BBM langsung kepada rakyat miskin yang membutuhkan, merupakan pilihan yang tepat. "Tapi subsidi langsung itu harus tetap diawasi langsung oleh sejumlah elemen," katanya.Direktur Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Depkes Ida Bagus Indra mengatakan, persoalan penyaluran dana kompensasi BBM disebabkan karena minimnya masalah pendataan masyarakat miskin dan perbedaan kuota masyarakat miskin. (qom/)