SBY Singgung Nama Program Prorakyatnya Diganti

Jakarta - Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan program-program prorakyatnya selama memimpin Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun. Termasuk soal bantuan langsung tunai (BLT) dan beras miskin (raskin).

"Selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program prorakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan," kata SBY saat berpidato dalam acara HUT Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2018).

Baca juga: Singgung Pelemahan Rupiah, SBY Cerita Menyelamatkan Perekonomian

Berikut program-program prorakyat yang dibeberkan SBY:

1. Kita memberikan BLT atau BLSM ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
2. Kita memberikan Raskin, dan menjalankan PKH bagi rakyat yang sangat miskin.
3. Kita menjalankan Jamkesmas dan BPJS untuk membantu pelayanan kesehatan bagi rakyat kita.
4. Kita memberikan bantuan kepada Lansia dan penyandang disabilitas.
5. Kita menjalankan program BOS dan Bidikmisi untuk membantu kaum tidak mampu dalam bidang pendidikan.
6. Kita memberikan KUR untuk membantu dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
7. Kita menjalankan PNPM untuk melakukan pembangunan di kecamatan, termasuk infrastruktur di desa-desa, yang diperkuat dengan pemberian Dana Desa sebagai Implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014.
8. Kita terus meningkatkan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh secara signifikan.
9. Kita juga memberikan bantuan subsidi kepada para petani, nelayan dan peternak.

"Program-program prorakyat ini jelas membutuhkan anggaran yang besar. Sebagian dari padanya merupakan subsidi. Ada yang mengkritik saya dan tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program prorakyat ini. Bahkan ada yang mengatakan program-program ini tidak produktif dan konsumtif sifatnya," beber SBY.

SBY tak mempermasalahkan apabila ada program-program prorakyatnya yang diganti nama, bahkan dihilangkan. Dia hanya ingin memastikan bahwa pemerintah sekarang tak mengabaikan kewajibannya terhadap wong cilik.

"Kita mendengar bahwa sebagian dari program-program itu diganti namanya, atau dikemas ulang. Sebagian yang lain ditiadakan. Hal ini tentu merupakan hak pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan," papar SBY.

Baca juga: SBY: Capaian 10 Tahun Pemerintah Bukan Asal-asalan dan Autopilot!

Menurut SBY, Demokrat selalu peduli dan mengutamakan taraf hidup rakyat yang tergolong miskin atau rentan miskin.

"Selama memimpin Indonesia, terus terang saya memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya belum baik ini. Ini tidak mengada-ada dan juga bukanlah sebuah pencitraan. Bagi saya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin dan kurang mampu adalah kewajiban moral," tutur SBY.

SBY menjelaskan, apabila ada konflik terkait penentuan prioritas dalam menentukan kebijakan ekonomi, rakyat yang harus selalu diutamakan.

"Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan," jelas SBY. (rna/dkp)