DetikNews
Senin 17 September 2018, 16:30 WIB

Polisikan Rizal Ramli, NasDem: Marwah Ketum Harus Dijaga

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Polisikan Rizal Ramli, NasDem: Marwah Ketum Harus Dijaga Ahmad M. Ali (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Partai NasDem mempolisikan ekonom Rizal Ramli terkait pernyataan di stasiun televisi swasta yang dianggap memfitnah Ketum Surya Paloh. Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali menegaskan marwah Surya Paloh mesti dijaga.

Ahmad mengatakan awalnya NasDem telah melayangkan somasi ke Rizal Ramli. Somasi itu mesti ditanggapi dalam jangka waktu 3 hari sejak dilayangkan. Namun Rizal Ramli disebut bergeming.

"3x24 jam setelah somasi diterima. Somasi itu ada tanda terimanya. Kita sebenarnya merasa, untuk apa sih menghabiskan energi dengan perdebatan. Tapi di sisi lain kita harus menjaga marwah ketua umum partai," ujar Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).


Ahmad Ali menegaskan apa yang disampaikan Rizal sangat tak berdasar lantaran NasDem tak punya kekuasaan dalam menentukan kebijakan ekspor atau impor negara. Ahmad berharap polisi bekerja profesional.

"Jadi biarlah hukum yang menafsir ini, karena kita sudah buat laporan hukum ke polisi hari ini kan. Jadi bahwa apakah laporan kita itu terbukti, ya nanti kita uji, nanti pengadilan yang menguji bahwa delik yang disampaikan oleh partai NasDem kepada RR itu betul apa nggak," tegas Ahmad.

Sebelumnya, Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan ada tiga pernyataan Rizal Ramli yang dipersoalkan NasDem. Pertama, pernyataan Rizal bahwa Surya Paloh seolah-olah bermain dalam kebijakan impor pemerintah.

NasDem juga mempermasalahkan pernyataan Rizal yang menyebut Presiden Joko Widodo takut kepada Surya Paloh. Terakhir, NasDem mempersoalkan pernyataan Rizal yang menyebut Surya Paloh 'berengsek'.

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 17 September 2018. Perkara yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik dan atau fitnah tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana Pasal 310 KUHP dan/atau 31 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.




Tonton juga 'Diserang Rizal Ramli, Mendag: Minta Maaf atau Ketemu di Pengadilan!':



(gbr/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed