Mendagri ke PNS Korup: Mundur atau Diberhentikan!

Jakarta - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat kasus korupsi belum dipecat. Kementerian Dalam Negeri mengimbau 2.357 PNS yang terbukti terlibat korupsi mundur.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada baiknya PNS yang terbukti terjerat korupsi dan telah melewati proses hukum berkekuatan tetap segera mengundurkan diri. Tjahjo meminta kesadaran diri oknum terkait.

Baca juga: Pecat Segera PNS Korup!

"Siapa pun yang sudah inkrah, apalagi terkait masalah tipikor, ya harus ikhlaslah dia mundur, gitu aja," kata Tjahjo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Tjahjo menyebut akan ada tindakan yang dilakukan bagi oknum PNS korup yang tak mau mundur. Tindakan tersebut meliputi pemberhentian.

Baca juga: Data BKN, Kemenhub Juara 'Koleksi' PNS Koruptor di Level Kementerian

"Kalau nggak mau mundur ya diberhentikan," tegas Tjahjo.

Tjahjo menyebut ribuan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (PNS atau ASN) yang terbukti terlibat korupsi dan putusannya inkrah harus segera diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Pemecatan itu setidaknya dilakukan paling lama akhir tahun ini.

Sebelumnya, Kemendagri meneken surat bernomor 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 yang meminta ASN atau PNS wajib diberhentikan tidak dengan hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkrah. Surat itu ditembuskan pula kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta Ketua KPK Agus Rahardjo. (gbr/dkp)