"Salah satu urusan penting di Kemenkum HAM itu adalah persoalan pemasyarakatan. Kalau tidak bisa diurus dengan benar, menteri dan dirjen perlu dievaluasi. Kalau memang tidak mampu lagi, ya bisa saja direkomendasikan untuk diberhentikan," ujar Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (17/9/2018).
Saleh menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap soal kasus di Lapas Sukamiskin. Namun ia meminta aspirasi dari masyarakat juga dipertimbangkan.
"Silakan presiden yang menentukan. Supaya sederhana, dengarkan apa yang disuarakan masyarakat," sebut Saleh.
Sel mewah Novanto terungkap ketika Ombudsman melakukan sidak. Di sana, Ombudsman mendapati sel Novanto yang lebih besar dan mewah. Salah satunya toilet di sel tersebut yang berbeda dengan toilet di sel napi lainnya.
Sementara itu, Kemenkum HAM memastikan tidak akan membongkar sel-sel yang dilengkapi kloset duduk plus dinding yang dilapisi wallpaper. Pembongkaran disebut malah akan membuat rusak bangunan bila tidak ada renovasi lanjutan.
"Kondisi kamar hunian yang lapis dinding dan kloset duduk itu tetap dipertahankan keberadaannya. Kembali saya tegaskan kepada teman-teman terhadap kamar-kamar hunian existing yang ada saat ini, baik itu ada pelapis dinding dan kloset duduk akan kami pertahankan keberadaannnya," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM Jawa Barat Ibnu Chuldun di Lapas Sukamiskin, Bandung, hari ini.
Tonton juga 'Membandingkan Sel Asli dan Sel Palsu Setya Novanto':
(dkp/tor)
