SBY Bentuk & Pimpin Langsung Satgas Reformasi Birokrasi

Jakarta - Siapa pun tahu, korupsi memang sudah merajalela di lembaga penyelenggara negara. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membentuk dan memimpin langsung Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi. Satgas ini bertujuan untuk mencegah aksi korupsi di lingkungan penyelenggara negara, sebagaimana rekomendasi KPK."Presiden sangat mendukung upaya ini dan berjanji akan melaksanakan sesuai rekomendasi KPK," kata Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas kepada wartawan usai diterima SBY di Kantor Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2005).Dijelaskan Erry, pembentukan Satgas ini merupakan masukan dari sidang penindakan KPK. Berdasarkan hasil kerja KPK selama ini menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi, disimpulkan pemicunya adalah keterdesakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini merupakan akibat dari minimnya pendapatan dan fasilitas yang diterima dari negara. Untuk mengikis budaya buruk inilah, lanjut Erry, Satgas akan merancang mekanisme dan metode pencegahan yang sistematik. Mulai dari sistem rekrutmen pegawai, pendidikan, pelatihan jenjang karir, dan pemberian imbalan atau tunjangan hari tua."Ini bukan program jangka pendek. Targetnya dalam lima tahun ke depan ada perubahan perilaku yang lebih baik dari aparat penyelenggara. Keberhasilannya tergantung pada tekad dan kegesitan kita melaksanakan reformasi," kata Erry.Erry juga menjelaskan pertemuan dengan SBY. SBY menyampaikan perlunya perbaikan dalam pengadaan barang publik. Pada kegiatan inilah, menurut SBY, rawan terjadinya proyek penyimpangan uang negara yang membuat APBN bocor. Hal ini seperti mark up harga atau pemenangan kontraktor yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi."Pengadaan barang publik sebaiknya dilakukan secara elektronik melalui e-procurement untuk menghindari sejauh mungkin pertemuan antara pemesan dan pelaksana pemesanan dengan supplier atau kontraktor," papar Erry mengutip pernyataan SBY. (atq/)