.webp)
"Persoalan DPT ganda yang selalu ada, DPT satu sisi menjamin hak individu. Satu lagi rawan manipulasi," kata Peneliti The Indonesian Institute (TII) Fadel Basrianto, dalam diskusi, 'DPT Bermasalah, Hak Pilih Terancam', di kantor TII, Jl HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Baca juga: KPU: Pemilih Ganda Sudah di Bawah 1 Juta |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada perbedaan data dari Kemendagri, KPU dan parpol. Celah manipulasi bisa terjadi, kita nggak mau ada pemilu yang rawan manipulasi," kata Fadel.
"Ini merupakan persoalan ego sektoral, antara penyelenggara pemilu dan Kemendagri yang masing-masing punya data. Kemendagri bilang, kenapa enggak pakai DP4, sedangkan KPU punya mekanisme coklit sendiri sampai ke level daerah," sambungnya.
Fadel mengatakan saat ini penyelenggara pemilih tidak boleh saling menyalahkan. Kemendagri dan KPU diminta untuk saling koordinasi.
"Lembaga terkait enggak boleh saling lempar bola, enggak hanya di jajaran kementerian, di level bawah, di tingkat bawah harus saling koordinasi," tuturnya.
Sementara itu politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan KPU harus bekerja profesional. Hal ini untuk membuat pemilu berjalan dengan baik.
"KPU harus bekerja profesional, agar pemilu berjalan demokratis tanpa ada penghilangan hak pemilih. Di sini menurut saya peran dari KPU agar setap pemilu ke pemilu baik," kata Masinton.
"Jangan lagi itu pro ke sana, pro ke sini. Sebagai penyelenggara harus netral dan apaun kalau penyelenggara netral suara rakyat bisa dijamin sesuai pilihan rakyat," sambungnya.
Simak Juga 'KPU Targetkan Pengecekan DPT Ganda Rampung 15 September':
(dwia/bag)
