Kamis 13 September 2018, 18:41 WIB
Koalisi Jamin Tak Masukkan Kepala Daerah ke Timses Prabowo
Pasangan bakal capres-cawapres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -
Struktur timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019 tengah dimatangkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Koalisi menjamin tidak ada kepala daerah yang diusung salah satu dari Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat masuk struktur timses.
"Kita khusus kepala daerah tim Prabowo-Sandi nggak akan memasukkan, merayu kader PAN, PKS, Gerindra, Demokrat untuk masuk ke dalam struktur timses. Kami minta mereka fokus melayani publik. Kalau di luar jam kerja itu terserah mereka, tapi kalau mereka masuk ke struktur, kami tidak inginkan," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Yandri mengambil contoh Wali Kota Bogor Bima Arya yang merupakan kader PAN tidak akan dimasukkan ke dalam timses Prabowo. Para kepala daerah diminta fokus terhadap pelayanan publik.
"Misalkan di Riau itu kan yang menang kader PAN, kita nggak minta jadi tim sukses. Atau Wali Kota Bogor Bima Arya kita nggak minta Bima kamu masuk tim sukses, kita minta kamu melayani saja masyarakat kota Bogor, jadi kita mengedepankan bahwa mereka sekarang pejabat publik, jangan disempitkan mereka ditarik dalam politik praktis," kata Yandri.
Sebelumnya, KPU tidak mempermasalahkan apabila kepala daerah masuk jadi timses salah satu pasangan calon. Namun kepala daerah dilarang menjadi ketua timses.
"Menurut PKPU yang juga diturunkan dari Undang-Undang, kepala daerah dapat masuk dalam tim kampanye. Tapi yang tidak boleh adalah kepala daerah menjadi ketua tim kampanye," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan, kepada wartawan di Indonesia kantornya, jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (12/9).
(zap/dkp)
"Kita khusus kepala daerah tim Prabowo-Sandi nggak akan memasukkan, merayu kader PAN, PKS, Gerindra, Demokrat untuk masuk ke dalam struktur timses. Kami minta mereka fokus melayani publik. Kalau di luar jam kerja itu terserah mereka, tapi kalau mereka masuk ke struktur, kami tidak inginkan," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Yandri mengambil contoh Wali Kota Bogor Bima Arya yang merupakan kader PAN tidak akan dimasukkan ke dalam timses Prabowo. Para kepala daerah diminta fokus terhadap pelayanan publik.
"Misalkan di Riau itu kan yang menang kader PAN, kita nggak minta jadi tim sukses. Atau Wali Kota Bogor Bima Arya kita nggak minta Bima kamu masuk tim sukses, kita minta kamu melayani saja masyarakat kota Bogor, jadi kita mengedepankan bahwa mereka sekarang pejabat publik, jangan disempitkan mereka ditarik dalam politik praktis," kata Yandri.
Sebelumnya, KPU tidak mempermasalahkan apabila kepala daerah masuk jadi timses salah satu pasangan calon. Namun kepala daerah dilarang menjadi ketua timses.
"Menurut PKPU yang juga diturunkan dari Undang-Undang, kepala daerah dapat masuk dalam tim kampanye. Tapi yang tidak boleh adalah kepala daerah menjadi ketua tim kampanye," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan, kepada wartawan di Indonesia kantornya, jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (12/9).
(zap/dkp)
