"Namanya juga demokrasi ibarat mesin, dia harus panas, tapi jangan terlalu panas. Maka ada cooling down. Itu harus diaktifkan. Polri, TNI, ASN, Ormas, tokoh-tokoh yang peduli untuk tidak terjadi konflik. Kita dorong keluarkan narasi, keluarkan statement deklarasi pemilu damai," ucap Tito kepada wartawan di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Baca juga: TNI-Polri Rakor Bahas Pengamanan Pemilu 2019 |
Sementara untuk masalah pengamanan, TNI-Polri sudah membuat kesepakatan bersinergi. Hal ini guna menciptakan Pemilu yang nyaman.
"Polri dan TNI rapatkan barisan sebagai dua komponen penting bangsa ini. Apalagi, Polri dan TNI tidak punya hak pilih. Kita harap bisa maksimalkan pengamanan agar pesta demokrasi ini jadi pesta untuk rakyat, untuk memilih wakil," ucap Tito.
Selama pengamanan Pemilu atau Operasi Mantap Brata, TNI-Polri akan operasi gabungan. Jajaran TNI-Polri di daerah akan turun bersama.
"Bagaimana kita buat rencana operasi bersama. Sinergi kewilayahan bersama Polda, Kodam, Korem. Membuat rencana operasi bersama, simulasi," ucap Tito.
Selain itu, Tito mengingatkan kepada jajarannya untuk tetap netral dalam Pemilu. Polisi tidak boleh berfoto dengan peserta Pemilu.
"Pilkada juga kita buat maklumat, Panglima keluarkan maklumat, Kapolri keluarkan maklumat, ada sanksi. Tidak boleh berfoto dengan pasangan calon, misalnya. Ikut kampanye dan lainnya. Sanksi bisa dimulai dari teguran demosi sampai dipecat," kata Tito.
Tonton juga 'KPU Targetkan Pengecekan DPT Ganda Rampung 15 September':
 |
