Rabu 12 September 2018, 18:15 WIB
Timses Jokowi Soal Iklan: Pemerintah Perlu Sosialisasi Kesuksesan
Foto: Abdul Kadir Karding (dok.pribadi)
Jakarta -
Iklan tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop jadi polemik. Timses Jokowi di Pilpres 2019 menegaskan hal itu bukan kampanye.
"Ini bukan soal kampanye, pemerintah ini. Pemerintah bukan Pak Jokowi pribadi sebagai capres," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kardir Karding kepada wartawan di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Karding mengatakan iklan tersebut adalah program pemerintah untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah selama ini. Menurutnya, masyarakat harus tahu apa saja pekerjaan pemerintah selama ini.
"Pemerintah perlu sosialisasikan seluruh kesuksesannya supaya masyarakat tahu itu juga tanggungjawab moral dan politik kepada rakyat itu di UU ada," kata Karding.
"Suatu kewajiban pemerintah itu melaporkan dan sosialisasikan kinerjanya. Coba bayangkan kalau pemerintah saja sudah dilarang untuk sosialisasikan kinerjanya? Itu sudah bahaya. Karena masyarakat perlu tahu apa yang anda lakukan sudah dipilih jadi pemimpin, salah satunya lewat bioskop, lewat mana saja," sambung Sekjen PKB itu.
Di media sosial, iklan bendungan 'Jokowi' ini ramai dibahas. Fadli Zon pun ikut berkomentar dan meminta iklan di bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Jokowi itu dicopot.
Sementara itu, Kominfo sebagai pemasang iklan itu menolaknya. Kominfo membantah itu adalah kampanye.
Tonton juga 'Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf di Daerah Siap Dibentuk':
(imk/imk)
"Ini bukan soal kampanye, pemerintah ini. Pemerintah bukan Pak Jokowi pribadi sebagai capres," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kardir Karding kepada wartawan di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Karding mengatakan iklan tersebut adalah program pemerintah untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah selama ini. Menurutnya, masyarakat harus tahu apa saja pekerjaan pemerintah selama ini.
"Pemerintah perlu sosialisasikan seluruh kesuksesannya supaya masyarakat tahu itu juga tanggungjawab moral dan politik kepada rakyat itu di UU ada," kata Karding.
"Suatu kewajiban pemerintah itu melaporkan dan sosialisasikan kinerjanya. Coba bayangkan kalau pemerintah saja sudah dilarang untuk sosialisasikan kinerjanya? Itu sudah bahaya. Karena masyarakat perlu tahu apa yang anda lakukan sudah dipilih jadi pemimpin, salah satunya lewat bioskop, lewat mana saja," sambung Sekjen PKB itu.
Di media sosial, iklan bendungan 'Jokowi' ini ramai dibahas. Fadli Zon pun ikut berkomentar dan meminta iklan di bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Jokowi itu dicopot.
Sementara itu, Kominfo sebagai pemasang iklan itu menolaknya. Kominfo membantah itu adalah kampanye.
Tonton juga 'Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf di Daerah Siap Dibentuk':
(imk/imk)
