Rabu 12 September 2018, 16:03 WIB
PD soal Iklan Jokowi di Bioskop: Biar Bawaslu dan KPU yang Tentukan
Wasekjen Demokrat Putu Supadma Rudana (Foto: Tsarina Maharani)
Jakarta -
Tayangan iklan pembangunan bendungan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bioskop-bioskop menuai pro dan kontra. Partai Demokrat meminta persoalan iklan yang menayangkan capaian kinerja pemerintah itu diserahkan ke Bawaslu dan KPU.
"Kita kembalikan ke KPU dan Bawaslu," ujar Wasekjen PD Putu Supadma Rudana, Rabu (12/9/2018).
Menurut Putu, yang berhak menentukan apakah iklan yang merupakan versi singkat dari video '2 Musim, 65 Bendungan' itu sebagai bentuk kampanye atau bukan.
"Kita kan nggak berwenang menentukan apakah itu melanggar atau tidak. Biar Bawaslu dan KPU yang menentukan," katanya.
Putu pun berharap Bawaslu dan KPU segera mengambil sikap terkait persoalan ini. Sehingga jelas apakah iklan tersebut melanggar aturan atau tidak.
"Tentu kita mendorong pemilu yang bersih dan baik dan proses kampanye yang beretika yang memahami aturan UU. Tapi mereka yang berwenang menegur. Kami Demokrat ingin mendapat pencerahan juga dari Bawaslu dan KPU," katanya.
Di media sosial, iklan Pembangunan Bendungan yang diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU ramai dibahas, termasuk oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang juga Waketum Gerindra. Dia meminta agar iklan itu dicopot.
Kemenkominfo sebagai penyedia iklan layanan masyarakat juga telah membenarkan memasang iklan tersebut. Kominfo membantah itu adalah kampanye.
"Iklan tersebut bukan kampanye Pak Jokowi. Iklan tersebut memang disiapkan oleh Kementerian Kominfo yang salah satu tugasnya sebagai Goverment Public Relation atau menjadi Humas Pemerintah," kata Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu (Nando) saat dihubungi, Rabu (12/9/2018).
Tonton juga 'Ini Kampanye Positif Versi Wanda Hamidah':
(mae/imk)
"Kita kembalikan ke KPU dan Bawaslu," ujar Wasekjen PD Putu Supadma Rudana, Rabu (12/9/2018).
Menurut Putu, yang berhak menentukan apakah iklan yang merupakan versi singkat dari video '2 Musim, 65 Bendungan' itu sebagai bentuk kampanye atau bukan.
"Kita kan nggak berwenang menentukan apakah itu melanggar atau tidak. Biar Bawaslu dan KPU yang menentukan," katanya.
Putu pun berharap Bawaslu dan KPU segera mengambil sikap terkait persoalan ini. Sehingga jelas apakah iklan tersebut melanggar aturan atau tidak.
"Tentu kita mendorong pemilu yang bersih dan baik dan proses kampanye yang beretika yang memahami aturan UU. Tapi mereka yang berwenang menegur. Kami Demokrat ingin mendapat pencerahan juga dari Bawaslu dan KPU," katanya.
Di media sosial, iklan Pembangunan Bendungan yang diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU ramai dibahas, termasuk oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang juga Waketum Gerindra. Dia meminta agar iklan itu dicopot.
Kemenkominfo sebagai penyedia iklan layanan masyarakat juga telah membenarkan memasang iklan tersebut. Kominfo membantah itu adalah kampanye.
"Iklan tersebut bukan kampanye Pak Jokowi. Iklan tersebut memang disiapkan oleh Kementerian Kominfo yang salah satu tugasnya sebagai Goverment Public Relation atau menjadi Humas Pemerintah," kata Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu (Nando) saat dihubungi, Rabu (12/9/2018).
Tonton juga 'Ini Kampanye Positif Versi Wanda Hamidah':
(mae/imk)
