DetikNews
Rabu 12 September 2018, 12:20 WIB

Dituding Terima Suap Rp 15 Juta, Hakim JWL Terancam Dipecat

Eva Safitri - detikNews
Dituding Terima Suap Rp 15 Juta, Hakim JWL Terancam Dipecat Foto: Maradaman Harahap (Eva-detik)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) sedianya akan menggelar sidang etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait kasus suap Rp 15 juta yang diterima hakim JWL. Namun, sidang ditunda lantaran hakim JWL tidak hadir.

"Terlapor (hakim JWL) tidak hadir tetapi punya alasan yang kita pertimbangkan, sekarang kan dia tidak hadir, sama sekali tidak ada alasan kenapa tidak hadir. Hanya dia sebut dia ada di luar daerah. Karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku kita tunda selama lamanya 14 hari," ujar Ketua Majelis Sidang MKH, Maradaman Harahap, di gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Sidang akan dilanjutkan pada 26 September 2018. Jika hakim JWL tidak kembali hadir maka keputusan akan diambil oleh MKH tanpa mendengar keterangan JWL.

"Ya (jika tidak hadir), (keputusan) itu akan diambil keputusan majelis kehormatan hakim, apakah yang bersangkutan sudah dianggap tidak menggunakan haknya ya tentu saya tidak bisa katakan. Apa kebutuhan hakim nanti dan akan dimusyawarahkan lagi," ucap Maradaman.



Tidak hadirnya terlapor dalam sidang, Maradaman mengatakan itu menjadi penilaian. Sebab sidang MKH ini adalah ruang bagi terlapor untuk pembelaan

"Ya pastilah, sama dengan orang berperkara kan dia tidak menggunakan haknya untuk membela diri," tuturnya.

Sementara itu Jubir KY Farid Wajdi mengatakan JWL diduga menerima suap sebesar Rp 15 juta untuk meringankan hukuman suatu kasus saat menjabat sebagai hakim di PN Manado. Peristiwa itu sudah terjadi sejak tahun 2014.



"Ini peristiwa lama sebenarnya, dari tahun 2014. Nah dari peristiwa ini sebenarnya angkanya cukup variatif ya mulai dari angka 70 menjadi 60 kemudian 30 kemudian kalo berdasarkan laporan yang masuk jadi 15 juta," ujarnya.

Farid juga mengatakan JWL sudah pernah mengalami kasus yang sama. Meski jumlahnya sedikit, jelasnya ini merupakan kasus yang berulang. Adapun rekomendasi sanksi untuk hakim JWL ialah pemecatan. MKH sendiri sesuai peraturan, dibentuk bilamana ada nya hakim yang melanggar etik berat dengan ancaman sanksi pemecatan.

"Pertama bukan soal nilai, kedua ini adalah berkaitan dengan perbuatan yang sangat tercela dan ini adalah perbuatan berulang baik sebelum dan sesudah," tutupnya.
(rvk/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed