Disinyalir Ada Indikasi Suap dalam Putusan PT Jabar

Jakarta - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) mensinyalir adanya persekongkolan antara orang-orang berperkara dengan pihak yang memutus perkara dalam sengketa Pilkada Depok. Persekongkolan itu terjadi di sebuah restoran di Jalan Pasteur, Bandung.Pertemuan di rumah makan itu terjadi pada 2 Agustus lalu atau dua hari sebelum Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) memenangkan gugatan pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad. Akibat putusan itu, pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra gagal menjadi walikota-wakil walikota Depok.Dalam pertemuan tersebut, menurut Ketua Presidium Gerak Sapto Waluyo, telah terjadi transaksi untuk menyepakati putusan PT Jabar dengan iming-iming uang ratusan juta rupiah."Ini merupakan suatu indikasi awal untuk penyelidikan bagi Komisi Yudisial, karena pertemuan itu berlangsung pada tanggal 2 Agustus. Sedangkan keputusan dilakukan pada tanggal 4 Agustus," kata Sapto dalam jumpa pers di Mario's Place, Menteng, Jakarta, Kamis (11/8/2005).Selain Sapto, jumpa pers juga dihadiri Topo Santoso dari Perludem, dan perwakilan dari 19 LSM lainnya, antara lain Lembaga Kajian dan Advokasi Pemilu, Pusat Advokasi Hukum dan HAM, Forum Mahasiswa Hukum untuk Demokrasi, dan ICW.Namun Sapto enggan menjelaskan apakah pihak yang berperkara dalam pertemuan itu dari kubu Badrul Kamal atau bukan.Sapto hanya berjanji akan berupaya mendorong keberanian saksi untuk mengungkapkan kasus persekongkolan itu kepada publik. Sebab saksi tersebut termasuk orang yang terlibat dalam pertemuan tersebut."Dia bersedia memberi penjelasan ke publik jika mendapat perlindungan dari Komisi Yudisial. Kita berharap Komisi Yudisial tidak kalah dengan LSM atau pun wartawan dan mampu memberi perlindungan," katanya.Selain saksi pertama, Sapto mengaku juga memiliki dua saksi lain yang membenarkan adanya pertemuan tersebut. Kedua saksi ini melihat langsung jalannya pertemuan. (umi/)