DPRD Lombok Minta Pemerintah Bangun Hunian Sementara untuk Korban

Jakarta - Ketua DPRD Lombok Baiq Isvie Rupaeda mempertanyakan kebijakan hunian sementara (Huntara) untuk korban gempa yang hingga kini belum dibangun pemerintah. Baiq meminta pemerintah membangun hunian tersebut.

"Kami mohon kebijakan presiden agar pembangunan Huntara yang tidak jadi dibangun itu ditinjau lagi," kata Isvie dalam rapat koordinasi penanganan gempa Lombok yang digelar DPR bersama sejumlah menteri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Gempa 5 SR Terjadi di Lombok Timur

Selain soal Huntara, Isvie menyoroti program rehabilitasi infrastruktur Kementerian PUPR. Menurut dia, proses verifikasi tehadap bangunan hunian rusak terlalu lambat.

"Kemudian lambatnya tim verifikasi terhadap rumah-rumah rusak. Katanya baru ada diverifikasi 30 ribuan, padahal ada 180 ribuan. Ini kapan selesainya?" ujarnya.

Isvie mengatakan rehabilitasi hunian ini menjadi hal penting bagi korban gempa. Ada dua hal yang mendasari pernyataannya itu.

"Karena ini menyangkut nasib rakyat karena ini bentar lagi musim penghujan. Kemudian tanggal 20 September juga mau masuk DPT. Ini banyak yang apatis apakah mereka masuk, karena tidak jelas huniannya," tutur Isvie.

Baca juga: MPR Harap Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur Lombok

Isvie menambahkan, pendistribusian logistik bagi korban gempa juga masih menjadi PR besar. Banyak masyarakat mengeluhkan belum menerima bantuan logistik.

"Logistik saya yakin banyak. Tapi yang perlu diperhatikan pendistribusian logistik. Banyak yang bilang belum terima. Nah, ini kemana ya?" ujarnya. (tsa/idh)