"Memang kebetulan keuangan negara terbesar di Kemenhan. Itu untuk apa? Itu uang rakyat, sudah ada alamatnya. Nah ini jelas ada untuk beli tank. Nah ini harus jelas, jadi BPK memeriksanya enak. Kita juga sudah memberikan jalan yang enak ke BPK," ujar Ryamizard di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).
Laporan keuangan Kemenhan sebelumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ryamizard pun mengaku telah buka-bukaan ke BPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas adalah hati ini harus telanjang, benar-benar bersih karena yang kita lakukan itu--baik Kemenhan (atau) BPK--itu uang negara harus kita pertanggungjawabkan," ujar Ryamizard.
Di tempat yang sama, anggota I BPK Agung Firman Sampurna menyebut ada beberapa catatan dalam keuangan Kemenhan. Namun hal itu menurutnya sudah teratasi.
"Lebih kepada proses administrasi internal. Jadi memang ada tumpang tindih terhadap sejumlah hal terkait sistem pengelolaan keuangan di Kemenhan," ucap Agung.
"Masalahnya itu agak kompleks karena memang sistem pengelolaan keuangan si Kemenhan agak unik dam detailnya nggak mungkin kita ceritakan," imbuh Agung.
(dhn/dhn)