Rapat digelar di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018). Rapat dimulai sekitar pukul 10.30 WIB.
"Rapat koordinasi ini adalah dalam rangka bertukar pikiran dan diselenggarakan secara terbuka untuk diketahui oleh masyarakat tentang persoalan penting untuk dilaporkan dan disampaikan kepada masyarakat," kata Fahri membuka rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat, menteri-menteri yang hadir ialah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kemudian hadir pula Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa Eko Putro. Sementara itu Menkeu Sri Mulyani diwakili Wakil Menteri Mardioasmo.
Sejumlah komisi terkait juga ikut dalam rapat koordinasi ini. Di antaranya Komisi VIII yang membawahkan bidang sosial, Komisi XI yang membawahkan bidang keuangan, dan Komisi V yang membawahkan bidang infrastruktur.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Mataram dan wilayah terdampak di NTB. Inpres diteken pada 23 Agustus 2018.
Dijelaskan dalam Inpres, pemerintah akan melakukan rehabilitasi melalui perbaikan lingkungan bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
Rombongan Presiden di Lombok Mendadak Berhenti. Ada Apa? Simak Videonya:
(tsa/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini