"Papua, kemudian ada Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bali," kata Andi Arief saat dihubungi detikcom, Minggu (9/9/2018).
Andi mengatakan dari lima wilayah tersebut, baru Papua yang meminta dispensasi untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sementara, empat wilayah lainnya, baru berpotensi meminta dispensasi.
"Yang empat berdasarkan survei dan polling waktu hadir di DPP waktu itu. Ada hasilnya juga pengumpulan suara di internal," katanya.
Andi kembali menjelaskan, sikap mengizinkan kadernya atau DPD mendukung Jokowi bukan karena partainya dua kaki dalam Pilpres 2019. Namun, kepentingan elektoral para kadernya di wilayah tersebut menjadi pertimbangan.
"Pertama di sana kan, kader-kader kita juga perlu modal pendukungnya juga, kita ada kepentingan elektoral. Kedua, hasil survei di sana menunjukkan itu memang bukan basis Pak Prabowo, jadi kita nggak mungkin kalah dua-duanya. Pak Prabowo kalah di sana, kader kita juga kehilangan kesempatan di sana," tutur Andi.
Andi juga mengatakan, pihaknya juga telah menyampaikan kondisi tersebut kepada bakal capres yang diusungnya, Prabowo Subianto. Prabowo, katanya, juga memahami persoalan itu.
"Jadi kita bukan main dua kaki. Ya gimana kalau kita pecat kan partai juga bisa rugi, kemenangan tidak kita dapat, Karena bagi kami peperangan sesungguhnya itu di Jateng, Jatim, Jabar, Sulsel, Sumut. Lima tempat itu untuk menentukan kemenangan," katanya.
PD mengizinkan sebagian kadernya mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. PD mempertimbangkan kepentingan elektoral partainya.
Andi Arief mengatakan tak hanya kader PD Papua yang menaruh simpati cukup besar ke Jokowi. Setidaknya ada 5 wilayah lain. Namun memang PD baru memberi dispensasi kepada DPD Papua.
"Untuk semnetara ini masih Papua (yang diberi dispensasi), Sulut kan emang imbang suaranya. Masih Papua karena kita berkepentingan juga suara di Papua dong. Kalau kita paksakan suara Pak Prabowo di sana kan relatif gak terlalu besar," kata Andi Arief di kediaman SBY, Jl Mega Kuningan, Jakarta. (mae/nkn)
