Salah satu yang terang-terangan mendukung Jokowi-Ma'ruf adalah Gubernur Papua Lukas Enembe. PD memberikan dispensasi karena sebuah alasan.
"Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
PD, kata Ferdinand, menghormati keputusan Lukas. Namun PD masih memikirkan formulasi dispensasi yang tepat.
"Kami sedang pikirkan memang karena di sana (Papua) kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Tetapi secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo," kata Ferdinand.
Setelah itu Ferdinand mengungkap provinsi lainnya yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara.
"Jadi memang ada satu lagi, mungkin nanti Sulawesi Utara ya, karena di sana memang juga mayoritas pendukung Pak Jokowi. Nah ini nanti akan kami pertimbangkan dispensasi-dispensasi khusus," ujar Ferdinand.
Ternyata bukan hanya dua daerah itu saja, Wasekjen PD Andi Arief menyebut ada 5 DPD PD yang berbeda haluan dengan DPP. Sayangnya Andi tak menyebutkan secara rinci siapa saja kader yang termasuk.
"Ada 5 DPD Demokrat yang setia terhadap Partai Demokrat, namun meminta kebijaksanaan atas realitas yang sudah terjadi. Mereka akan berkonsentrasi pemenangan pileg dan bukan pilpres. Di balik koalisi Gerindra dan Demokrat ada kesepakatan soal ini yang bisa dijelaskan," cuit Andi di akun @AndiArief_ seperti dikutip detikcom.
Sebelumnya juga sudah ada Deddy Mizwar yang malah menjadi jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Deddy juga tak dijatuhi sanksi.
Partai Demokrat adalah salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski mengizinkan kadernya berbeda haluan, PD menolak disebut main dua kaki.
"Kan kita perlunya untuk pileg, jadi misalnya kan sudah dibicarakan juga dengan Pak Prabowo di beberapa daerah yang kita tidak... bukannya main dua kaki tapi memang misalnya kayak di NTT, di Bali, Papua kan memang di sana bukan basis Prabowo," tutur Andi di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. (bag/tor)
