Pemprov DKI Ngotot soal Anggaran Pendamping Rembuk RW yang Dicoret

Jakarta - DPRD DKI Jakarta sudah menolak usulan anggaran biaya transportasi pendamping RW hingga Musrenbang sebesar Rp 150 ribu per pendamping. Meski sudah dicoret, Pemprov DKI meminta agar anggaran tersebut bisa disetujui.

"Mohon kiranya pimpinan menyetujui pendampingan RW. Ini akan dilakukan pelatihan, hasilnya akan digunakan di anggaran 2019," kata Sekda DKI Saefullah dalam rapat Badan Anggaran KUA-PPAS 2018 di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

Baca juga: DPRD DKI Tolak Usulan Duit Ongkos Peserta Rembuk RW Usulan Anies

Mendengar usulan tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menegaskan usulan tersebut sudah dicoret. Dia meminta penjelasan dari anggota Komisi A yang sebelumnya telah menolak usulan tersebut dalam rapat komisi.

"Dicoret Pak, nggak ada manfaatnya buat rakyat," kata anggota komisi A Gembong Warsono.

Saefullah tetap meminta anggota DPRD DKI mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari stafnya. Kepala Bagian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan DKI Agus Sanyoto memberikan penjelasan terkait usulan itu.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Rekrut Pendamping Rembuk RW, Ini Kriterianya

"Sebelumnya serapan hanya 42 persen, tahun kemarin kita percontohan di 17 kelurahan, naik serapannya. Kemarin mampu menyerap mencapai 69 persen, ucapnya.

Mendengar penjelasan tersebut, DPRD DKI tetap menolaknya. Menurut Prasetio, anggaran tersebut tetap akan ditolak.

"Sudah kita putuskan ditolak," ucap Prasetio sambil mengetuk palu. (fdu/nkn)