Mendagri Ajak Gubernur Baru ke KPK: Biar Tahu Area Rawan Korupsi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap alasannya mengajak para gubernur-wakil gubernur yang baru dilantik ke KPK. Apa alasannya?

"Mencermati area-area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran seperti mekanisme jual beli barang dan jasa. Aplikasi-aplikasi yang ada KPK siap untuk memberikan materi dan fungsi pengawasan maupun diundang oleh teman-teman gubernur," kata Tjahjo di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).

Para gubernur-wakil gubernur disebut Tjahjo berdiskusi dengan pimpinan KPK soal pencegahan korupsi. Tjahjo menyebut pertemuan tertutup itu diinisiasi KPK.

"Ini awalnya pihak KPK ingin mendengarkan apa sih yang menjadi permasalahan di daerah dan mereka ini kan ada yang incumbent, ada yang dari bupati, ada yang dari DPRD, ada yang dari wali kota, ada yang pernah mantan. Ada ya intinya KPK mengundang kita saya respons langsung mengadakan silaturahmilah supaya teman-teman di KPK, 'ooh ini lho KPK'," ucapnya.

Baca juga: Mendagri Bareng Gubernur-Wagub Baru Datangi KPK

"Jadi jangan dianggap 'woh KPK ini akan mau OTT', itu nggak. Kita sama-sama mengedepankan fungsi pencegahan dan KPK saya kira akan bisa jalan kalau di samping laporan masyarakat juga teman-teman kepala daerah juga ikut mendukung penuh apalagi sudah ada korwil," sambungnya.

Adapun gubernur dan wakil gubernur yang ikut bersama Tjahjo ialah:

1. Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan)
2. Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jawa Tengah)
3. I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali)
4. Lukas Enembe-Klemen Tinal (Papua)
5. Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat)
6. Sutarmidji-Ria Norsan (Kalimantan Barat)
7. Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sulawesi Tenggara)
8. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumatera Utara).

(haf/dhn)