Polri Berantas Preman Berlabel Organisasi Agama dan Etnis

Jakarta - Seiring dengan pemberantasan judi, Kapolri Jenderal Pol Sutanto juga memerintahkan setiap Polda memberantas premanisme. Tak terkecuali aksi premanisme yang menggunakan berbagai label agama dan etnis yang mengancam ketentraman individu lain."Tidak lagi melihat label yang digunakan, tapi kami lihat bahwa orang itu tidak punya pekerjaan dan profesi yang jelas. Dilihat dulu Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya sebagai identitas orang tersebut yang diduga preman," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Kombes Pol Tjiptono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2005).Polri akan mendeteksi pimpinannya apabila memang premanisme dilakukan secara massa. Dengan deteksi ini nantinya akan ditemukan status organisasi tersebut yang menggalang massa untuk menakuti masyarakat. "Baik kelompok besar atau kecil tetap akan diberantas," tambah Tjiptono.Namun Tjiptono mengaku Polda Metro Jaya belum memberantas kelompok massa yang menggunakan label agama dan etnis tersebut. Kepolisian sampai saat ini masih menyisir preman tanpa identitas dan perorangan. Harapannya, semua pihak dapat mendukung operasi ini.Sementara menurut laporan dari Mabes Polri seperti diungkap pejabat harian Kepala Bidang Penerangan Umum Humas Mabes Polri Kombes Pol Saud Usman Nasution, untuk kasus premanisme ini Kepolisian Daerah Riau dan Jawa Timur tercatat menduduki posisi terbanyak dengan 41 kasus premanisme pada masing-masing Polda. Sedangkan posisi ketiga yakni dari Polda Banten dengan 14 kasus premanisme. Namun Saud tidak menyebutkan detail bentuk kasus premanisme yang dilaporkan. "Bentuk premanisme itu sangat banyak, saya cari dulu datanya dari masing-masing Polda," tambah Saud. (mar/)