Menlu: RI Siap Teken Kesepakatan Damai dengan GAM

Yogyakarta - Pemerintah Indonesia siap menandatangani nota kesepahaman damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Penandatangan MoU itu akan dipimpin Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Hamid Awaluddin.Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjawab pertanyaan wartawan seusai penandatangan kerjasama bilateral pada Sidang Pertama Komisi Bersama Tingkat Menteri Indonesia-Yaman di Hotel Hyatt Jalan Palagan Tentara Pelajar, Yogyakarta, Rabu (10/8/2005).Selain menandatangani nota kesepahaman damai kata Hassan, kemungkinan besar juga akan ditandatangani dokumen mengenai Aceh Monitoring Mission (ASM) dalam bentuk Status of Mission Agreement (SOMA). Dalam penandatanganan itu kemungkinan besar unsur dari militer Indonesia juga akan hadir karena masuk bagian dalam delegasi.Persiapan mengenai substansi perjanjian juga sudah memadai. Dalam arti konsultasi yang dilakukan pemerintah yakni presiden dan sejumlah anggota kabinet dengan pimpinan DPR sudah berjalan baik. DPR juga sudah mendukung kuat proses damai."Mungkin ada sebagian anggota delegasi yang berangkat juga akan menyertakan dari DPR dalam pertemuan Helsinki besok," katanya.Hassan mengatakan semua hal yang diajukan pemerintah RI sudah terekam dalam nota kesepahaman yang akan ditandatangani. Namun yang penting diantaranya adalah penerimaan oleh GAM atas suatu penyelesaian akhir dalam bingkai NKRI dan konstitusi atau UUD serta otonomi khusus yang selama ini sudah berlaku di Aceh.Dengan penandatanganan nota kesepahaman itu berarti baru memasuki pintu ke arah penyelesaian damai Keseluruhan proses damai itu sendiri sangat tergantung kepada implementasi dari kesepakatan antara kedua belah pihak. "Oleh karena itu kita atur kerangka-kerangkanya. Dan kita harapkan perdamaian terjadi setelah itu," tegas Hassan. (mar/)