Syariah di Aceh: Fatwa Haram Ngopi Semeja-Larangan Berjenggot

Agus Setyadi - detikNews
Rabu, 05 Sep 2018 13:44 WIB
Ilustrasi (Foto: dok. detikcom)
Aceh - Beragam kebijakan kontroversi dibikin bupati dan wali kota di Aceh. Mulai haram nonmuhrim ngopi semeja hingga larangan ngangkang saat diboncengkan di sepeda motor. Aturan tersebut membuat heboh dan tentu saja menimbulkan pro dan kontra.

Dirangkum detikcom Rabu (5/9/2018), beberapa daerah di Aceh yang pernah membuat kebijakan yang menuai kontroversi, di antaranya Aceh Barat, Lhokseumawe, Aceh Besar, Aceh Selatan, dan Bireuen. Rata-rata aturan yang dibikin tersebut tidak bertahan lama, kecuali kebijakan wajib berjilbab bagi pramugari yang dikeluarkan Pemkab Aceh Besar.

1. Larangan Berjenggot bagi PNS di Aceh Selatan

Larangan berjenggot bagi pegawai negeri sipil di Aceh Selatan, Aceh, dikeluarkan oleh Bupati Husin Yusuf pada 2010. Pernyataan larangan tersebut dikeluarkan Husin saat penyerahan surat keputusan 80 persen kepada calon PNS 2009 pada Selasa (11/5/2010).

Husin beralasan, aturan larangan berjenggot itu dibikin karena Aceh termasuk bagian dari Indonesia, bukan Iran. Berbagai kalangan di Aceh, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga dakwah, kalangan akademisi, mahasiswa, dan aktivis LSM, baik yang ada di Aceh maupun di luar negeri, mengecam aturan tersebut.

Soalnya, aturan larangan berjenggot itu dinilai bertentangan dengan sunah rasul. Menurut ulama, dalam Islam hukum memelihara jenggot merupakan sunah Rasul, yang memang dianjurkan dalam Islam dan tidak berdosa bagi yang tidak melaksanakannya.

Setelah menuai kecaman dari berbagai pihak, aturan tersebut tidak berhasil dijalankan.