Ustaz Somad Mengaku Diintimidasi, PKS Minta Polri Berperan Aktif

Juru bicara DPP PKS Arya Sandhiyudha (Zunita Amalia Putri/detikcom)

Jakarta - Ustaz Abdul Somad membatalkan sejumlah rencana berceramah di beberapa daerah karena mengaku mendapat intimidasi dan ancaman. PKS lantas menghubungkan kegiatan ceramah tersebut dengan indeks demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Indonesia sejak 2013 indeks demokrasinya menurun, menurunnya nggak 1 atau 2 ranking, tapi dari 43 ke 63 artinya ada warning terkait dengan kebebasan berpendapat dan ada tekanan terhadap pers," kata Jubir DPP PKS Arya Sandhiyudha di Wisma Antara, Jl. Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

"Kita pakai indikator demokrasi sendiri ya hendaknya hal-hal tersebut perlu diperhatikan karena ini bukan masalah politik praktis yang merugikan pemerintah atau nggak, tapi kalau mood kita dirusak dengan suasana demokratis ya tentu merugikan semua pihak," jelasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menuturkan Indonesia, yang menganut sistem demokrasi, seharusnya memfokuskan hal yang terjadi seperti kasus Ustaz Somad, yang mendapat perlakuan intimidasi di negaranya.

"Para keamanan, terutama Polri, kan punya fungsi utama, yaitu mengamankan, mengayomi, terus melindungi masyarakat, dan ini masyarakat mana pun. Jadi sudah saatnya kita jaga fungsi aparat keamanan, terutama polisi, untuk mengarah segmen masyarakat," tutur Arya.

"Kita tidak indikator ala negara lain, misalnya freedom house kan nggak, kita pakai indikator demokrasi sendiri, ya hendaknya hal-hal tersebut perlu diperhatikan karena ini bukan masalah politik praktis," imbuhnya.

Ustaz Abdul Somad mengaku mendapat ancaman dan intimidasi terkait rencana berceramah di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alhasil, Ustaz Somad membatalkan rencana ceramahnya.

Hal ini disampaikan Somad lewat akun Instagram miliknya. "Beberapa ancaman, intimidasi, pembatalan, dan lain-lain terhadap taushiyah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara, dan Semarang," tulis Somad. (zap/rna)