Kasus DPRD Malang, KPU: Aturan Larang Eks Koruptor Nyaleg Tepat

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 04 Sep 2018 19:36 WIB
Gedung KPU/detikcom
Jakarta -

KPU menilai PKPU yang melarang eks napi korupsi nyaleg sudah tepat. Kasus dugaan korupsi massal anggota DPRD Kota Malang, jadi contoh soal pentingnya pencegahan caleg bermasalah.

"Artinya gini, di Sumut, Malang dan beberapa orang itu sebetulnya sudah ada yang korupsi, masuk lagi, korupsi lagi di DPR. Ini adalah ikhtiar kami upaya kami agar hal-hal seperti ini tidak terjadi karena ada efek jera," ujar komisioner KPU Ilham Saputra, di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).



Menurut Ilham, bila mantan napi korupsi kembali duduk sebagai anggota dewan, dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatannya. Karena itu, KPU membuat PKPU Nomor 20/2018 dengan harapan dapat menyaring caleg yang berintegritas.

"Kalau kemudian orang yang korupsi kami berikan masuk lagi, lalu korupsi lagi, waduh ini kan persoalan. Kita tak mau hal itu terjadi," kata Ilham.

"Apa yang kami putuskan juga masukan dari masyarakat. Masyarakat mungkin sudah gemas melihat perilaku seperti ini sehingga kemudian kok KPU nggak berikan terobosan hukum? Ini lah terobosan kami," sambungnya.

Terkait PKPU eks napi korupsi dilarang nyaleg, pihak terkait berdasarkan rapat bersama Menko Polhukam sepakat menunggu Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan. Putusan MA bisa jadi dasar bisa-tidaknya eks napi korupsi nyaleg.



(yld/fdn)