PPP Nonaktifkan Anggota DPRD Malang yang Jadi Tersangka

Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan partainya akan menonaktifkan anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka di KPK. Pemberhentian baru dilakukan bila legislator dari PPP itu berstatus terdakwa.

"Kita akan berhentikan dulu sementara. Nanti, setelah mereka resmi menjadi terdakwa, baru kita berhentikan secara terhormat," ujar Arsul Sani kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Karena masih berstatus tersangka, anggota DPRD Malang dari PPP belum bisa dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). "Di-PAW kalau sudah diberhentikan, diganti pasti," tegas Arsul.

Baca juga: Ini 5 Anggota DPRD Kota Malang Tak Tersangkut Kasus Korupsi Berjamaah

Soal kasus korupsi massal anggota DPRD Malang, Arsul menilai perlu perbaikan sistem penyusunan anggaran. E-budgeting dinilai bisa mencegah kongkalikong saat pembahasan anggaran.

"Ini problem di semua partai. Saya kira ini hampir boleh dikatakan hampir semua kasus korupsi melibatkan baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Itu kan terkait dengan penyusunan APBD," papar dia.

"PPP juga meminta ke depan kepada Pak Jokowi agar pada level pemerintah pusat e-budgeting harus bisa kita dorong," katanya.

Baca juga: Korupsi Massal DPRD Malang Bukti Eks Koruptor Harus Dilarang Nyaleg

KPK mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada Senin (3/8). Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD.

Ke-22 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka ini diduga menerima duit Rp 12,5-50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015. (fdn/fdn)